Prostitusi Marak di Sekitar IKN, Baharuddin Muin Soroti Bahaya Jaringan Koordinator
Upnews.id, Samarinda – Praktik prostitusi yang dilaporkan marak di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu keprihatinan serius dari Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Fraksi Gerindra, Baharuddin Muin.
Dirinya menilai bahwa keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di wilayah strategis nasional ini berpotensi menjadi ancaman serius, terutama jika ada pihak yang mengoordinasi.
Baca Juga : Yayasan Ulin Desa Kelinjau Ulu Bakal Terima Penghargaan Kalpataru
Kekhawatiran Baharuddin muncul pasca laporan di Penajam Paser Utara (PPU) tentang penangkapan dua perempuan yang diduga PSK oleh Satpol PP di dekat area pengembangan IKN.
Legislator asal daerah pemilihan Paser–PPU ini mengingatkan bahwa jika praktik ini terus berlanjut, akan ada dampak buruk pada moralitas masyarakat sekitar.
“PSK marak di sekitar IKN, harapan kita janganlah. Nah, yang jadi masalah ini kalau ada yang koordinir. Tapi kalau masuknya itu sendiri-sendiri atau perorangan, saya kira ini enggak terdeteksi,” terang Baharuddin.
Ia menjelaskan, PSK yang masuk secara individu memang sulit dideteksi, namun adanya jaringan atau pihak yang mengorganisir justru lebih berbahaya dan memerlukan tindakan tegas.
Baharuddin juga menekankan perlunya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam penanganan masalah ini. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak bisa hanya menjadi beban Satpol PP semata, melainkan harus melibatkan aparat desa, RT, dan warga sekitar secara aktif.
Baca Juga : Pembangunan IKN: Baharuddin Muin Ingatkan Fokus pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat PPU
“Tempat-tempat yang terdeteksi itu harus dirazia sama Satpol. Tapi bukan cuma Satpol saja, termasuk kepala desa, dusun, RT, dan masyarakat juga harus ikut peduli,” tambahnya.
Sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra dan anggota Badan Kehormatan (BK) serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Baharuddin menegaskan bahwa isu sosial seperti prostitusi harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa kawasan IKN seharusnya menjadi teladan pembangunan yang menjunjung tinggi etika dan peradaban, bukan malah terkontaminasi oleh praktik sosial yang tak etis. (An/Dr-Adv)
