Penanganan Anak Jalanan Dianggap Belum Tuntas, DPRD Kaltim Dorong Kebijakan Berbasis Data Terpusat dan Optimalisasi Dana CSR
upnews.id SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menyoroti lemahnya penanganan anak jalanan (anjal) dan mendesak pemerintah agar permasalahan sosial ini menjadi prioritas utama yang didukung oleh alokasi anggaran yang memadai.
Menurutnya, jika isu anjal benar-benar dianggap sebagai skala prioritas, maka harus ada keseriusan dalam penganggaran dan koordinasi antar instansi.
“Kalau memang dianggap skala prioritas, seharusnya secara anggaran bisa terselesaikan. Saya rasa hubungan pemerintah pusat dan daerah itu juga berjalan dalam urusan ini,” ungkapnya.
Agusriansyah menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran dan penanganan yang tidak tepat sasaran sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi dan data yang belum valid.
Ia mendesak adanya sistem data terpusat yang ditangani pemerintah, sehingga penanganan sosial dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
“Semua harus dimulai dari analisis publik, lalu dikorporasikan dalam kebijakan, dan dievaluasi publik. Kalau pemerintah sungguh-sungguh, maka datanya harus ada, analisisnya harus ada, dan hasilnya juga harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya, menekankan pentingnya kebijakan berbasis riset.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya keterlibatan pihak swasta melalui alokasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Agusriansyah mengkritik praktik yang umum terjadi di mana dana CSR banyak difokuskan pada infrastruktur, padahal seharusnya lebih diarahkan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“CSR seharusnya digunakan untuk sektor sosial, bukan infrastruktur. Kalau infrastruktur itu biayanya bisa dari APBD atau Dana Alokasi Khusus. Fokus sosial harus jelas, dan CSR bisa sangat membantu,” tuturnya.
Ia menutup dengan mendesak pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan sosial yang lebih menyentuh akar permasalahan dengan melibatkan lembaga riset atau tim peneliti independen. “Setiap kebijakan publik harus dimulai dari analisis sosial agar hasilnya tidak lemah dan menyentuh masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” pungkasnya. (Adv)
