APBD Kaltim Turun, Reza Fachlevi Desak Pemprov Cari Sumber Pendapatan Alternatif
Upnews.id, Sangatta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur yang diproyeksikan menurun menjadi perhatian serius Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Reza Fachlevi.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan signifikan bagi agenda pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Baca Juga : Pemkab PPU Target PAD Naik 100% Tahun 2024
Dengan prediksi APBD 2026 yang akan turun menjadi Rp18 triliun atau berkurang Rp3 triliun dari tahun sebelumnya, Pemprov Kaltim tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendapatan dari pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Reza mengungkapkan kekhawatirannya akan potensi perlambatan kinerja fiskal jika daerah tidak proaktif mencari sumber pendapatan alternatif.
“Mengingat kondisi tersebut, kami menilai Pemerintah Provinsi Kaltim tidak boleh hanya terpaku pada sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat saja,” ujarnya kepada awak media.
Penurunan APBD ini berpotensi menghambat program-program yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Meskipun demikian, Reza menegaskan dukungan penuh Fraksi Gerindra terhadap program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu “gratis pol” dan “jos pol”, yang dianggapnya sebagai motor penggerak pembangunan strategis.
Baca Juga : DPRD Kaltim Kunjungan Kerja ke Berau: Soroti Program CSR dan PPM Pertambangan
“Kami melihat program-program ini sangat strategis dan memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan Kaltim,” tegasnya.
Namun, Reza menambahkan, dukungan terhadap program tersebut harus dibarengi dengan penyesuaian realistis terhadap kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal daerah.
Ia menekankan bahwa setiap program dan kegiatan dalam RPJMD harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan yang ada.
“Setiap program dan kegiatan harus disusun berdasarkan perubahan kondisi terkini agar pelaksanaannya tepat sasaran, efektif, dan membawa hasil nyata bagi masyarakat,” kata Reza.
Baca Juga : Pandi Sebut Infrastruktur Jadi Penunjang Hilirisasi Pertambangan
Sebagai langkah antisipasi, Reza mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan daerah yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini termasuk optimalisasi sektor produktif, peningkatan efisiensi belanja, serta pemanfaatan investasi swasta untuk mendukung infrastruktur dan layanan publik ke masyarakat. (An/Dr-Adv)
