Upnews.id, Sangatta – Berdasarkan laporan Kepala BPKAD Kutim Teddy Febriansyah bahwa sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat dalam melaporkan laporan keuangan pemerintah daerah yakni di akhir bulan Maret 2023.
Namun, lantaran 31 Maret 2023 itu bertepatan dengan puasa Ramadhan dan lebaran, maka disepakati akan ada jadwal laporan keuangan ke BPK RI pada tanggal 28 Februari 2023.
“Artinya kita maju sebulan, ini yang membuat kita berkumpul disini kita bersama-sama bersepakat, bersama-sama berkomitmen agar laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Timur terlaksana dengan sesuai yang kita harapkan,” jelas Teddy.
Baca Juga : Distanak Kukar Persiapkan Hewan Ternak Jelang Idul Adha 1443 Hijriah
Menurutnya, ada beberapa penekanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat perhatian khusus lantaran terlambat. Yakni Dinas Pendidikan terkait dana Bosnas, Dinas Kesehatan terkait dengan BLUD dan JKN. Serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait dengan penginputan rekondasi PAD, termasuk didalamnya ada perhitungan pajak dan pendapatan diterima dimuka.
“Disprindag, terkait piutang retribusi pelayanan pasar dan pengisiannya serta utang-utang. DPU terkait belanja modal asset dan modal non asset. Dinas Pertanahan terutama utang pengadaan tanah, dan kantor camat busang, yang dinilai tidak tertib melakukan rekonsidasi penyampaian laporan keuangannya dan selalu telat,” rinci kepala BPKAD.
Hal itu disampaikan saat BPKAD menggelar Focus Group Discussion percepatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan daerah tahun anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Acara yang digelar di Hotel Royal Victoria pada Rabu (30/11/2022) itu, dihadiri langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.
Baca Juga : Bupati Minta Pertahankan Juara Umum di Porprov VII Kaltim
Di kesempatan yang sama, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyebut. Terkait Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dana yang masuk dinilai besar.
“Diharapkan Silpa terkait dengan agenda kegiatan ini mudah-mudahan segera kita selesaikan, semoga Silpa tidak terlalu mempengaruhi meskipun itu ada,” sebut Bupati.
Kepada OPD, Bupati meminta untuk komitmen. Bentuk komitmen ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. (*/An-Adv Kominfo)
