Upnews.id, Samarinda – Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sampai saat ini masih menjadi sasaran perilaku perundungan atau bullying. Baik itu terjadi di Samarinda maupun nasional secara umum.
Melihat fenomena itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti. Meminta agar Pemkot Samarinda bisa memperhatikan jumlah dan kualitas guru-guru inklusi serta konselor pendidikan di sekolah-sekolah.
Baca Juga : Sukma, Wadah Belajar Bahasa Isyarat di Sangatta
“Saat ini, jumlah guru inklusi dan konselor pendidikan masih sangat minim. Jadi penanganan perundungan terhadap ABK akan sulit maksimal,” terangnya.
Menurutnya, sekolah inklusi harusnya menjadi tempat teraman, dan paling nyaman bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak pendidikannya.
Dengan fasilitas yang menunjang, dan guru-guru yang memiliki pemahaman lebih terkait pendidikan inklusi, ABK bisa mengenyam pendidikan layaknya anak-anak lainnya.
“Jangan sampai, ABK ini justru jadi korban perundungan. Terlebih ketika mereka ada di sekolah-sekolah umum non-inklusi,” sambungnya.
Sementara itu, per Januari 2024, setidaknya ada lebih dari 150 sekolah di Samarinda yang mulai menerapkan sistem pendidikan yang inklusif.
Baca Juga : Disdikbud Bontang Susun Kurikulum Muatan Lokal
Penerapan sekolah inklusi dilakukan untuk mendorong percepatan terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin menerangkan, pentingnya sekolah inklusi untuk menjamin anak-anak Samarinda bisa mendapatkan pendidikan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. (*/Ir/Dr-Adv)
