Upmews.id, Sangatta – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Timur Joko menjelasan terkait progres pembangunan Pelabuhan Sangatta saat ini masih dalam kondisi tertutup karena sebelumnya sempat viral akibat banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan fasilitas tersebut untuk aktivitas memancing dan rekreasi. Meskipun merupakan fasilitas umum, penggunaannya tetap terbatas, sehingga untuk sementara waktu ditutup sambil menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Terkait pengoperasian pelabuhan, Dishub Kutai Timur telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, serta didampingi oleh Ketua Komisi C dan Wakil DPRD.
“Rencananya, pada November 2024, pelabuhan sudah dapat digunakan secara paralel untuk aktivitas bongkar muat barang, Namun, ada kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yakni pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), ” Ucapnya di sela-sela kegiatan Ram Check, di Terminal Sangatta Selatan, Rabu (19/3/2025).
Hingga saat ini, pemerintah daerah belum memiliki BUP, sementara secara aturan, Dinas Perhubungan tidak diperbolehkan menjalankan bisnis pelabuhan. Oleh karena itu, perlu dibentuk Perusahaan Daerah (Perusda) untuk mengelola pelabuhan sesuai dengan peraturan daerah.
Pemerintah daerah berharap agar proyek ini dapat segera terselesaikan karena termasuk dalam 50 program prioritas bupati. “Mohon doanya agar tahun ini semuanya bisa berjalan lancar,” tambah pihak Dishub.
Joko menjelaskan bahwa, pembangunan pelabuhan saat ini masih dalam tahap pengerjaan sisi reklamasi dan taswe. Dari total 4 hektare reklamasi yang direncanakan dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP), baru sekitar 1,7 hektare yang terselesaikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
“Tahun ini masih digodok anggarannya untuk meneruskan pembangunan di sisi darat. Masih banyak fasilitas yang harus dibangun, seperti kantor navigasi, kantor porailut, kantor syahbandar, fasilitas kesehatan, terminal tertutup, serta gudang terbuka dan tertutup,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap proyek ini bisa mendapatkan pendanaan multiyears agar dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum masa jabatan bupati dan wakil bupati yang terpilih berakhir. Sejauh ini, serapan anggaran untuk pelabuhan sudah mencapai 100 persen tanpa adanya utang. (Put/Nt/Dr-Adv)
