Upnews.id, Samarinda – Komisi IV DPRD Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospermas) Samarinda untuk membahas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengentasan kemiskinan di Kota Tepian.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa pendataan PMKS di Samarinda belum terhimpun secara maksimal. Hal ini menjadi salah satu fokus pembahasan dalam RDP.
Baca Juga : Sri Puji Astuti Minta Guru Inklusi Ditambah, Guna Cegah Perundungan Pada ABK
Hasil pendataan kemiskinan di Samarinda menunjukkan bahwa angka kemiskinan di wilayah tersebut sebagian besar berasal dari warga pendatang.
“Samarinda saat ini memiliki 989 KK yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Namun, masih ada beberapa KK yang masih dalam proses pendataan,” jelas Puji, Rabu (12/6/2024).
Puji menerangkan bahwa pada bulan Juni ini, Pemkot Samarinda telah mencairkan dana bantuan sosial sebesar Rp300 ribu per bulan kepada 989 KK miskin ekstrem yang telah terdata.
“Pembentukan tim penanggulangan kemiskinan yang diketuai oleh Walikota diharapkan dapat mempermudah proses penyaluran dana tersebut,” ujarnya.
Namun, Komisi IV DPRD Samarinda masih perlu melakukan evaluasi terkait program kerja Dinsospermas, khususnya dalam hal verifikasi dan validasi pendataan.
Baca Juga : Markaca Dorong Perempuan Samarinda Terus Berkarya
Puji juga menyoroti jumlah SDM Dinsospermas yang hanya 27 orang, dinilai kurang memadai untuk menangani semua permasalahan sosial di Samarinda.
“Selain anggaran, SDM juga harus diperkuat. Jangan sampai semua permasalahan diarahkan ke Dinsospermas, namun SDM tidak disiapkan. Dinsospermas sendiri telah melaporkan kekurangan pegawai,” tegasnya.
RDP ini diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif untuk menangani PMKS dan kemiskinan di Samarinda.
Baca Juga : 458 Dapat Bantuan ATENSI, Hasil Kerjsama Dinsos Kutim dan Kemensos RI
Komisi IV DPRD Samarinda mendorong Dinsospermas untuk meningkatkan pendataan PMKS dan kemiskinan, serta memperkuat SDM dan program kerja.
Kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti camat, lurah, dan RT, juga diperlukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. (*/Ir/Dr-Adv)
