upnews.id TENGGARONG- Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara (Pemkab Kukar), masih mengalami beberapa masalah terkait pengembangan pertanian di Kukar.
Untuk itu, Pemkab Kukar sedang merancang Rencana Aksi Orientasi Penyusunan Desain Pembangunan Kawasan Pertanian Terintegrasi, Berbasis Kawasan yang berkolaborasi dengan Tim Ahli Universitas Gajah Mada (UGM), Senin (16/10/2023).
Bupati Kukar Edi Damansyah menyebut, persoalannya belum semua konsisten. Ia memaparkan, permasalahan pokok pembangunan kawasan pertanian, yaitu pemahaman terhadap pengelolaan pertanian berbasis kawasan masih beragam.
“Sistem kelembagaan kawasan pertanian belum terbangun secara solid dan produktif, juga perencanaan pembangunan berbasis kawasan masih bersifat parsial, ” sebutnya.
Dirinya menjelaskan, dengan pembangunan kawasan pertanian berbasis kawasan di Kukar, bisa menjaga konsistensi pembangunan pertanian berbasis potensi wilayah.
” Bisa meningkatkan nilai tambah pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap, efisiensi dan efektifitas dengan pembiayaan pembangunan daerah
Serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagai pendorong pembangunan ekonomi wilayah secara gradual,” jelasnya.
Kemudian dirinya mengatakan, Strategi pembangunan kawasan telah ditetapkan menjadi 5 (lima) kawasan strategis komoditi padi. Diantaranya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertanian di dalam kawasan, seperti jalan usaha tani dan tata kelola.
Kemudian, meningkatkan kapasitas SDM petani, melalui pendampingan dan penyediaan alat produksi pertanian, meningkatkan peran pemerintah desa secara aktif, untuk peningkatan produktifitas perekonomian lokal dan memperkuat kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah.
“Saya meminta pemerintah desa dapat mendukung segala proses penyususnan perencanaan pembangunan pertanian berbasis kawasan terintegrasi secara aktif, identifikasi aset potensial untuk mendukung pengembangan kawasan,” katanya.
Selanjutnya, Edi ingin agar seluruh pihak Menjaga komitmen pembangunan ekonomi desa, melalui APBDes yang diiringi dengan pengembangan BUMDes, dan pengembangan SDM aparatur desa dalam mendukung pembangunan pertanian secara terintegrasi.
Selain itu, dirinya juga meminta agar OPD terkait segera melakukan kajian awal terkait dengan data, potensi dan permasalahan dalam mendukung proses penyusunan perencanaan kawasan terintegrasi.
Serta mengindentifikasi dan menyelaraskan program dan kegiatan tahun 2023 dan 2024 untuk pembangunan kawasan pada lokasi yang menjadi pilot project. (adv)
