Kasmidi Bulang Terima Kunjungan Anggota DPRD Kaltim

Upnews.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Wakil Bupati Kasmidi Bulang, menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutai Timur dan Berau.

Diskusi kedua lembaga negara diruang kerja Wakil Bupati pada Jumat (02/12/2022) itu, diawali oleh laporan Kepala Bidang Prasaranan dan Pengembangan Wilayah, Sugiyono. Mengenai kinerja serapan anggaran dari beberapa OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

“Berdasarkan hasil notulen Radalog yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 di Balikpapan itu, realisasi baru sekitar 25%  ditriwulan ketiga,” papar Sugiyono.

Oleh sebab itu, pihaknya turun untuk menyisir apa saja yang menjadi kendala bagi daerah, baik itu kendala administrasi, teknis maupun yang lain sebagainya.

Mengetahui hal itu, Anggota DPRD Kaltim dari fraksi Demokrat yang duduk di komisi III, Agus Aras mengharapkan. Agar sesegera mungkin memaksimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun, sehingga dapat terlaksanan sampai 100 persen.

Baca Juga : APBD Baru 30% Terserap, Ini Yang Dilakukan Bupati

“Adapun mungkin kendala-kendala dilapangan, mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik. Misalnya faktor cuaca, ketersediaan material yang dibutuhkan karena meningkatnya kebutuhan diakhir tahun anggaran ini,” sebut Agus Aras.

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Kaltim yang hadir yakni, Agus Aras dari Partai Demokrat, Nasiruddin dari PAN dan Ismail dari NasDem. Ketiga wakil rakyat di provinsi itu membocorkan sasaran anggaran dari DPRD Kaltim pada 2023 mendatang.

“Ada 3 poin penting, termasuk sektor pendidikan meningkatkan sumber daya manusia. Sektor pariwisata harus dikembangkan, dan sektor pertanian dalam ketersedian pupuk bersubsidi. Untuk di Kutai Timur sendiri masih sangat minim sehingga kita mendorong tiga poin tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kasmidi Bulang memberikan penjelasan mengenai lambatnya penyerapan anggaran pada tahun 2022 ini. Menurutnya, permasalahannya banyak dan bukan hanya faktor dari Kabupaten namun juga ada sumbangsih provinsi dari keterlambatan ini.

Baca Juga : Monitoring Bankeu, DPRD Kaltim Kunjungi BPKAD Kutim

“Karena belum clearnya masalah, ada surat bapak Gubernur yang berkaitan dengan Bankeu itu minimal Rp2,5 miliar, itu salah satu yang menghambat. Sehingga beberapa bulan stagnan dari pada  Bankeu Provinsi.  Serta adanya perubahan-perubahan aturan sehingga memperlambat diproses lelangnya,” papar Wabup.

Belajar dari persoalan yang terjadi pada tahun 2022 ini, dirinya berharap kepada legislator di Karang Paci membantu pemerintah daerah. Sehingga Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur pada 2023 mendatang sudah berjalan mulai bulan Januari. (Ir/Dr-Adv Kominfo Kutim)