Upnews.id, Sangatta – Anggota DPRD Kutim Hepnie Armansyah mengkhawatirkan akan terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Hal itu didasari karena memasuki triwulan kedua dan hampir masuk ke semeter kedua tahun 2023 namun penyerapan anggaran belum maksimal.
“Saya sangat prihatin sekali, lantaran penyerapan anggaran tahun ini agak lamban. Kita khawatir terulang peristiwa tahun lalu terjadi SiLPA yang mencapai sekitar Rp 1,5 trilyun,” ujarnya, Selasa (20/6/2023).
Terlebih lagi, APBD Kutim 2023 lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Jika melihat serapan sampai sekarang belum menggembirakan, Hepnie memperkirakan kejadian tahun lalu akan kembali terulang, dimana banyak anggaran yang tidak terserap maksimal.
“Saya pesimis anggaran terserap maksimal, apa lagi sampai saat ini pengerjaan proyek pembangunan belum semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Sudah seharusnya, bulan enam atau Juni, semua proyek sudah dilaksanakan,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Dia mempertanyakan, kenapa lambannya proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan ada dugaan perencanaan yang kurang matang, sehingga mengakibatkan terjadinya serapan APBD tahun ini. Hepnie meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk segera melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa atau proyek lainnya. Sehingga penyerapan anggaran bisa juga dipercepat.
Melihat kondisi seperti ini, Hepni mengajak kepada rekan-rekan sejawat di parlemen, bisa lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD. Sehingga dana yang tersedia bisa tepat guna dan tepat sasarannya, seperti yang diharapkan semua pihak.
“Kita juga meminta kepada pemerintah, dalam penggunaan anggaran dilakukan secara transparan. Kami siap melakukan pengawasan dengan ketat setiap OPD, agar dana yang ada bisa lebih efektif dan efisien,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kutim ini. (NT/adv)
