Upnews.Id, Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengharapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang kini dikenal dengan ‘Nusantara’, tetap dibiayai oleh Pemerintah Pusat beserta para Investor. Hal tersebut agar, memungkinkan pembangunan tersebut tak membebani masyarakat asli daerah.
“Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN,” kata Hadi Mulyadi dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, ucap Hadi Mulyadi kepada awak media, Senin (4/4/2022) siang.
Kata dia, skema awal rencana pembangunan IKN yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat. Hanya menyinggung pendanaan dari pemerintah pusat dan para investor, bukan dana patungan dari masyarakat.
Yang dimaksud dana patungan, cerita Hadi Mulyadi, lebih kepada masyarakat untuk pembangunan IKN. Yakni, masyarakat yang mampu atau berkecukupan secara finansial.
Sehingga masyarakat yang dimaksud adalah para pengusaha tambang, maupun kelapa sawit atau pun pengusaha diberbagai bidang lainnya.
“Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit,” katanya
“Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.
Hal tersebut menjadi buah bibir perbincangan hangat di khalayak ramai. Yaitu masalah patungan dana dari masyarakat (crowdfunding), salah satunya yang disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Ia menyinggung membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan IKN.
“Crowdfunding atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN. Dan pentingnya urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang,” pungkasnya.(tsn/adv)
