Upnews.id, Sangatta – Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selalu menemukan persoalan pada pemberian hibah ke Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur (STIPER) dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAIS) Sangatta.
Agar tidak terus berlarut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Faisal Rachman, sudah mempertanyakan hal itu saat berlangsungnya Bimbingan Teknis (Bimtek), dari Kemendagri beberapa hari lalu di Samarinda.
Dalam Bimtek tersebut, politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan bagaimana agar pemberian hibar ke 2 sekolah tinggi tersebut tidak menjadi temuan lagi. Sebab kedua perguruan tinggi ini, memang didirikan Pemerintah Kutim, dengan tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Baca Juga : Faizal Sebut Kutim Terancam Tidak Dapat APBN
“Oleh Mendagri, diminta agar diberikan dalam bentuk beasiswa. Beasiswa ini, ada kaitan dengan prestasi, ada kaitan dengan keluarga tidak mampu,” sebut Faizal.
Karena itu, Faisal mengaku saat LHP ini dibahas di Pansus nantinya, pihaknya akan mengusulkan agar pemerintah harus mengubah pemberian bantuan pada STIPER dan STAIS dalam bentuk beasiswa. Tentunya, beasiswa ini diberikan kaitan dengan prestasi, dengan menentukan IPK mahasiswa.
“Jadi yang berprestasi, kuliah gratis. Yang tidak mencapai IPK yang ditentukan, silakan bayar. Dampak dari cara ini, juga pasti akan lebih baik, karena semua mahasiswa diharapkan berusaha untuk mencapai IPK tersebut, agar kuliah gratis. Di lain pihak, maka ada peningkatan sumber daya manusia kita, sesuai dengan harapan,” katanya.
Baca Juga : Faizal Minta Pemerintah Bangun Komoditi Agribisnis Berbasis Masyarakat
Meskipun diberikan dalam bentuk beasiawa, namun tidak dicairkan oleh mahasiswa, tapi dicairkan oleh sekolahnya. Menurut Faisal, Kemendagri dalam Bimtek yang diikuti sudah menegaskan bahwa pemberian hibah secara rutin itu tidak dibenarkan, kecuali pada organisasi yang memang sudah ditentukan seperti KNPI, Pramuka, PKK dan beberapa organisasi lainnya. Selebihnya, bisa dapat, tapi tidak bisa berturut-turut.
“Karena itu, kalau pemerintah ingin bantuan ke perguruan tinggi ini tidak jadi temuan lagi, maka harus diberikan dalam bentuk beasiswa,” katanya. (An/Dr-Adv DPRD)
