Upnews.id, SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi meminta penanggulangan HIV/AIDS di daerah tidak hanya berkutat pada menemukan dan mencatat kasus. Menurutnya, langkah pencegahan, pendampingan, edukasi, hingga pengobatan harus berjalan beriringan agar kasus baru bisa ditekan.
Pesan tersebut disampaikan Mahyunadi saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan HIV/AIDS yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kutim di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Jumat (24/7/2026).
Rakor yang diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim bersama KPAD tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan sekaligus membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Mahyunadi mengapresiasi kerja Dinkes, KPAD, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pihak yang selama ini ikut terlibat dalam upaya pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS di Kutim.
Ia berharap rakor tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi mampu menghasilkan langkah yang benar-benar bisa diterapkan di lapangan.
“Semoga rapat ini benar-benar memberikan manfaat bagi Kabupaten Kutai Timur, terutama dalam upaya menanggulangi, mengendalikan, dan mencegah penyebaran HIV. Saya berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan terbaik agar angka kasus di Kutai Timur dapat terus ditekan, bahkan kalau bisa tidak ada lagi penambahan kasus baru,” ujarnya.
Sebagai Ketua Pelaksana KPAD Kutim, Mahyunadi mengakui masih belum puas dengan capaian penanggulangan HIV/AIDS di daerah. Kemampuan pemerintah dalam menemukan dan mengidentifikasi kasus memang semakin baik, tetapi meningkatnya jumlah kasus yang terdeteksi tetap harus menjadi perhatian.
Menurutnya, semakin banyak kasus yang ditemukan bisa menunjukkan jangkauan layanan pemeriksaan yang semakin luas. Namun, temuan tersebut harus dibarengi dengan upaya pencegahan yang lebih kuat agar tidak berkembang menjadi penularan baru.
“Kita tidak boleh berhenti pada pendataan. Setelah seseorang teridentifikasi, harus ada pendampingan, edukasi, pengobatan yang berkelanjutan, serta upaya agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Di sinilah diperlukan inovasi dan terobosan dari seluruh pihak,” tegasnya.
Karena itu, Mahyunadi mendorong KPAD dan seluruh pemangku kepentingan menyusun pola penanganan yang lebih menyeluruh. Edukasi masyarakat, pembinaan generasi muda, kerja sama dengan dunia pendidikan, hingga pengawasan terhadap faktor yang berpotensi meningkatkan risiko penularan perlu menjadi bagian dari strategi bersama.
Ia menegaskan, persoalan HIV/AIDS bukan hanya urusan sektor kesehatan. Penanganannya membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat.
Mahyunadi juga menyampaikan rencana Pemkab Kutim memperkuat pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang terindikasi menjadi lokasi praktik prostitusi. Langkah tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan dari berbagai sisi sehingga penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya mengandalkan layanan pengobatan setelah seseorang terinfeksi.
Di akhir arahannya, Mahyunadi meminta hasil rakor tidak berhenti sebagai catatan di atas kertas. Setiap rekomendasi yang muncul diharapkan memiliki arah yang jelas dan bisa segera diterjemahkan menjadi program bersama.
“Jangan sampai rapat ini hanya menjadi forum diskusi tanpa tindak lanjut. Saya ingin seluruh rekomendasi dirumuskan dengan jelas sehingga menjadi dasar aksi nyata dalam menekan angka HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Sekretaris KPAD Kutim, dr Marthen Luther, menjelaskan rakor tersebut menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan program, bertukar informasi dan pengalaman, sekaligus melihat berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.
Dari evaluasi tersebut, peserta diharapkan dapat merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan HIV/AIDS di Kutim.
Marthen berharap koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, instansi terkait, dan seluruh mitra semakin kuat. Dengan kerja bersama tersebut, program penanggulangan HIV/AIDS diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.(Ir/Nt/Dr)
