DPRD Kutim Tuntut Akses Wisata Wajib Masuk MYC: H. Sabaruddin Sebut Jalan Rusak Membunuh Potensi Emas Pesisir dan Pedalaman
upnews.id SANGKULIRANG – Legislator Kutai Timur dari Dapil V, H. Sabaruddin, S.Ag, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menginklusikan secara tegas peningkatan akses menuju destinasi wisata ke dalam rencana program Multiyears Contract (MYC). Ia menilai potensi pariwisata Kutim, terutama kawasan pesisir dan pedalaman, terancam mati suri akibat buruknya infrastruktur jalan.
Shabaruddin, yang juga Sekretaris Komisi D, menekankan bahwa potensi objek wisata seperti Pulau Miang, kawasan Jepu-Jepu, hingga gugusan gunung karst di pedalaman, sudah memiliki daya tarik besar. Namun, jalan yang tidak layak membuat promosi pariwisata berjalan di tempat.
“Yang kita butuhkan itu jalan beton yang layak. Wisatawan sering mengeluh lelah karena kondisi jalan, bukan karena jauhnya perjalanan. Potensi pesisir Kutim jangan terhambat jalan rusak,” tegasnya.
Politisi Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) ini tidak hanya menuntut alokasi anggaran, tetapi juga mengkritik efektivitas kinerja dinas terkait. Ia mempertanyakan hasil nyata dari berbagai studi banding yang dilakukan Dinas Pariwisata ke kota-kota wisata lain.
Menurutnya, hasil studi seharusnya diterjemahkan menjadi kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pariwisata, bukan sekadar menambah daftar kunjungan kerja.
“Pariwisata punya target PAD sendiri. Kita harus mulai melihat hasil nyata, bukan sekadar menambah daftar kunjungan kerja,” katanya, menekankan perlunya akuntabilitas.
Shabaruddin menegaskan bahwa pembangunan akses pariwisata harus mencakup seluruh wilayah Kutim, dari pesisir hingga pedalaman. Begitu akses jalan ditingkatkan, roda ekonomi UMKM, transportasi wisata, dan usaha lokal akan bergerak cepat.
Permintaan inklusi akses wisata dalam MYC ini didukung oleh fakta bahwa pariwisata dan UMKM termasuk dalam 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim periode 2025–2030.
“Kalau ingin dampaknya besar dan berkelanjutan, infrastruktur menuju destinasi wisata harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya, mendorong Pemda untuk mewujudkan keadilan pembangunan agar semua potensi wilayah dapat berkontribusi.(adv)
