Upnews.id, Sangatta – Komitmen Pemkab Kutim dalam menurunkan angka kemiskinan terus digenjod, baik dari validasi data hingga terjun langsung kelapangan. Bicara mengenai kemiskinan, Pemkab Kutim telah mengambil langkah tegas. Pertama yang dilakukan menggelar rapat koordinasi untuk dapat menyinkronkan data. Agar angka pasti penduduk miskin bisa dipastikan. Badan Pusat Statistik (BPS) pun ikut terlibat dalam agenda tersebut .
Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengatakan, validasi data ini menjadi penting baginya. Agar jumlah penduduk miskin dapat benar-benar jelas. Berbagai aksi yang dijalankan pun nantinya bakal tepat sasaran. “Validasi data ini jadi hal terpenting saat ini. Angka yang ada saat ini masih perlu divalidasi ulang,” ujar Kasmidi.
Dinas Sosial (Dissos) Kutim pun ditunjuk untuk dapat menyelesaikan validasi ini. Kemudian BPS akan menyinkronkan data tersebut. Agar data yang jadi rujukan dapat sama pada seluruh instansi. Jika validasi data sudah terpenuhi baru bisa dilakukan aksi pengentasan kemiskinan ini. “Validasi dulu baru ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Kami ingin ada data yang valid dulu,” imbuhnya.
168 Anak Yatim Dan Piatu Korban Covid-19 Terima Bantuan ATENSI Dari Kemensos RI
Kasmidi menjelaskan, berdasar ketetapan BPS ada 14 kriteria penduduk miskin. Salah satunya luas rumah tak lebih dari 8 meter persegi, berlantai tanah. Dalam sepekan makan daging, susu dan telur hanya sekali. “Serta tidak memiliki kendaraan apapun. Nah hal seperti ini sangat tidak mungkin di Kutim. Kalau ada itu jumlahnya sedikit sekali. Makanya perlu sekali ada validasi,” paparnya.
Sehabis itu Pemkab Kutim akan meminta camat dan kepala desa untuk memverifikasi data itu. Sekaligus menyiapkan langkah tepat apa yang mesti diambil. Agar pemberdayaan masyarakat miskin bisa berjalan tepat sasaran. “Gunanya untuk melihat kelayakan apakah benar penduduk miskin atau tidak,” tuturnya.
Langkah selanjutnya, Pemkab Kutim akan menyiapkan berbagai program. Ditambah pula dengan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat. Terpenting tidak ada lagi keraguan terhadap data penduduk miskin. “Jika benar penduduk miskin pasti kami beri bantuan yang sesuai,” Kata Wabup.
Kemudian, peran perusahaan juga akan dilibatkan. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat membantu penduduk miskin. Masuk dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. “Karena sudah terdata. Tinggal dilihat perusahaan apa yang beroperasi dengan desa bersangkutan. Kami akan dorong perusahaan beri bantuan,” urainya.
Kini Dissos Kutim masih terus melakukan validasi data. Waktu dua pekan menjadi target untuk menyelesaikan persoalan ini. Guna memastikan jumlah warga miskin di Kutim. Indikator dan kriteria kemiskinan pun diminta harus menjadi acuan. “Jadi nanti akan hanya ada satu data dan bisa dipakai oleh seluruh instansi. Semoga bisa berjalan lancar validasi ini,” tandasnya. (nz)
