Upnews.id, – Meski kebijakan efisiensi anggaran membuat beberapa kegiatan OPD terpaksa dipangkas, Dinas Perkebunan Kutai Timur (Kutim) memastikan hak dasar pegawai tetap aman.
Kepala Bidang Umum Disbun Kutim, Harli, menegaskan gaji pegawai tidak terdampak pemangkasan karena bersifat normatif dan dijamin aturan.
“Gaji itu sifatnya normatif, jadi tidak terdampak. Meskipun anggaran dipangkas, komponen ini tidak bisa diganggu,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Selain gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga disebut masih berjalan normal sepanjang 2025. Hingga kini belum ada penyesuaian nilai.
“TPP masih aman. Kalau pun nanti ada penyesuaian, kemungkinan baru diberlakukan tahun depan, tergantung finalisasi anggaran,” jelasnya.
Harli menuturkan, penataan anggaran yang sedang dilakukan pemerintah daerah mungkin saja membawa perubahan kebijakan di tahun anggaran berikutnya, namun belum ada keputusan resmi.
Ia menjelaskan sejumlah program dinas seperti pengadaan kendaraan operasional dan pembaruan komputer terpaksa ditunda karena pos anggarannya dinolkan.
“Beberapa program seperti pengadaan kendaraan operasional serta pembaruan komputer harus ditunda karena anggarannya dinolkan,” katanya.
Meski begitu, ia memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.
“Kami tetap berusaha bekerja maksimal dengan anggaran yang ada. Yang penting, hak pegawai tetap terpenuhi,” pungkasnya.(Put/Nt/Dr-Adv)
