Upnews.id, SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur dengan beban kasus tuberkulosis (TBC) yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terus memperkuat penanganan, mulai dari mempercepat deteksi kasus hingga menambah sarana pemeriksaan TBC.
Langkah tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kutim di Ruang Damar, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Kamis (23/7/2026).
Yuwana menyebut persoalan TBC masih menjadi tantangan besar, bukan hanya bagi Kutim tetapi juga secara nasional. Berdasarkan WHO Global Tuberculosis Report, Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dunia dengan beban kasus TBC tertinggi setelah India.
Setiap tahunnya diperkirakan terdapat sekitar 1,09 juta kasus TBC di Indonesia dengan angka kematian mencapai sekitar 125 ribu orang.
Untuk tingkat provinsi, Kalimantan Timur termasuk dalam 18 provinsi penyumbang kasus TBC terbesar secara nasional. Sedangkan di tingkat daerah, Kutim berada di peringkat keempat bersama Kota Balikpapan dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
“Angka-angka tersebut hendaknya tidak hanya menjadi statistik. Di balik setiap kasus terdapat seseorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan, dukungan keluarga, dan kepedulian masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan eliminasi TBC tidak hanya ditentukan oleh layanan kesehatan, tetapi juga komitmen dan kolaborasi seluruh sektor pembangunan di Kabupaten Kutai Timur,” ujar Yuwana.
Untuk mengejar target eliminasi TBC 2030, Dinkes Kutim terus menjalankan sejumlah langkah. Di antaranya penemuan kasus secara aktif atau active case finding, memperluas investigasi kontak keluarga pasien, serta memperkuat layanan di 21 puskesmas dan 10 rumah sakit.
Akses pemeriksaan laboratorium juga terus diperluas, bersamaan dengan upaya memastikan obat anti-TBC tetap tersedia bagi pasien.
Dari sisi peralatan, Kutim saat ini memiliki lima unit Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk pemeriksaan TBC. Tahun ini jumlah tersebut akan ditambah dua unit melalui APBD yang nantinya ditempatkan di puskesmas rujukan.
Selain itu, Pemkab Kutim juga mengadakan dua unit portable X-ray untuk RSUD Kudungga dan RSUD Sangkulirang. Sementara dari Kementerian Kesehatan, Kutim akan mendapatkan hibah 17 unit alat MPOCT yang memungkinkan pemeriksaan TBC menggunakan sampel usap lidah tanpa harus menggunakan dahak.
Tingginya kasus TBC juga mendapat perhatian langsung dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Ia menegaskan bahwa persoalan TBC tidak bisa hanya menjadi urusan Dinkes.
“Kita harus mempunyai kesepakatan dan komitmen bersama lintas sektor. Dari PPTI, Dinas Kesehatan, perusahaan, perangkat daerah (PD), organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, semuanya harus bergerak bersama,” tegas Ardiansyah.
Menurutnya, pelaporan kasus juga harus dilakukan secepat mungkin agar pasien segera mendapatkan penanganan. Keterlambatan pelaporan dikhawatirkan memperbesar risiko penularan di tengah masyarakat.
Ardiansyah juga meminta perusahaan tidak lepas tangan terhadap pekerja yang sedang menjalani pengobatan TBC. Dukungan perusahaan dinilai penting agar pasien tetap menjalani terapi sampai dinyatakan sembuh.
“Kalau mereka berhenti berobat lalu pulang kampung, mereka bisa menularkan 15 sampai 20 orang lagi. Karena itu perusahaan harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya.
Yuwana pun mengajak perangkat daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, media massa hingga perguruan tinggi ikut mengambil bagian. Peran tersebut bisa dilakukan melalui edukasi, penemuan kasus, pendampingan pasien maupun upaya menghilangkan stigma terhadap penderita TBC.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti sebagai forum pertemuan, tetapi menghasilkan langkah nyata berupa koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, rencana aksi bersama yang terukur, pemantauan berkala serta peningkatan partisipasi masyarakat.
“Kami percaya Kabupaten Kutai Timur memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan target eliminasi TBC tahun 2030, didukung tenaga kesehatan yang berdedikasi, jejaring pelayanan kesehatan yang terus berkembang, serta 282 kader kesehatan binaan PPTI yang tersebar di 139 desa dan 20 kelurahan di 18 kecamatan,” pungkasnya.(Ir/Nt/Dr)
