upnews.id TENGGARONG- Belum memiliki peraturan daerah maupun dan peraturan Bupati terkait
perlindungan hukum adat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar merasa perlu ada kajian yang mendalam terkait hal itu, untuk itu Pemkab Kukar berencana membentuk tim khusus untuk mengkajinya.
Tim inilah nantinya yang akan bekerja, untuk memastikan apa kah memang komunikasi hukum adat yang ada di Kukar itu, bisa ditingkatkan statusnya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, saat menghadiri undangan penguatan panitia pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kabupaten se-Kaltim Tahun 2023, Selasa (31/10/2023).
Dalam agenda itu, ia mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, di Kukar terdapat komunitas masyarakat hukum adat yang sedang berupaya untuk ditingkatkan.
“Di Kukar sendiri terdapat beberapa komunitas masyarakat hukum adat yang saat ini sedang kita upayakan untuk ditingkatkan statusnya,” ujarnya.
Ia meminta, agar perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Kukar, yang mengikuti kegiatan ini bisa memahami konsep awal yang telah disampaikan oleh para narasumber. Ini perlu untuk menetapkan status desa yang bisa ditingkatkan statusnya.
Dirinya menginformasikan, Adapun Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kukar ialah Kutai Adat Lawas Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat, Kenyah Lepo Bem Desa Lekaq Kidau Kecamatan Sebulu.
Kemudian, Kenyah Lepo Jaalan Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu, Sungai Bawang Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak, Punan Bekatan Desa Muara Tuboq Kecamatan Tabang, dan Kenyah Long Lalang Desa Long Lalang Desa Tabang. (adv)
