Upnews.id, Tenggarong – Di era digital seperti sekarang, urusan transparansi bukan lagi sekadar pilihan, tapi sudah jadi kewajiban. Hal inilah yang ditegaskan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) saat menggelar Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Selasa (28/4/2026).
Acara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Kantor Diskominfo Kukar ini dibuka langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. Suasana diskusi daring tersebut terasa cair namun sarat pesan penting bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya, Bupati Aulia menekankan bahwa keterbukaan informasi jangan hanya dilihat sebagai beban administratif atau rutinitas tahunan untuk mengisi formulir. Lebih dari itu, ini adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada pemilik modal yang sebenarnya: rakyat.
“Kita harus ingat, pemerintah ini menjalankan program menggunakan anggaran dari rakyat. Jadi, sudah sewajarnya kalau masyarakat tahu apa yang kita kerjakan dan bagaimana kinerjanya. Ini adalah hak mereka,” ujar Bupati Aulia dengan tegas.
Menurutnya, transparansi adalah fondasi utama agar tata kelola pemerintahan tetap sehat dan dipercaya oleh publik. Tanpa informasi yang terbuka, mustahil kepercayaan masyarakat bisa tumbuh dengan kuat.
Salah satu poin menarik yang disorot Bupati adalah peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Beliau menyebut PPID bukan sekadar unit penyedia data, melainkan garda terdepan sekaligus “wajah” dari Pemerintah Kabupaten Kukar.
“PPID itu menjaga marwah daerah. Baik buruknya citra pemerintah di mata masyarakat, sangat bergantung pada bagaimana kawan-kawan di PPID menyampaikan informasi,” tambahnya.
Bupati mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak menutup diri. Informasi harus disediakan secara akurat, mudah diakses, dan yang paling penting: responsif. Jangan sampai masyarakat harus menunggu lama hanya untuk mendapatkan informasi yang bersifat publik.
Menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Bupati Aulia juga mendorong seluruh jajarannya untuk lebih “melek” teknologi. Ia ingin website resmi dan media sosial milik OPD tidak hanya jadi pajangan, tapi aktif memberikan informasi secara real-time.
“Digitalisasi itu kuncinya. Kalau bisa diakses lewat HP kapan saja dan di mana saja, kenapa harus dipersulit? Kita ingin masyarakat Kukar bisa tahu perkembangan daerahnya semudah menggerakkan jempol di layar ponsel,” tuturnya sembari tersenyum.
Melalui kegiatan Monev ini, Pemkab Kukar punya target besar, yaitu naik kelas menuju kategori daerah yang “Informatif”. Komitmen ini pun akan diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan teknis di seluruh lini.
Bupati menutup arahannya dengan pesan sederhana namun mendalam bagi para peserta sosialisasi: ikuti kegiatan ini dengan serius, pahami materinya, dan langsung praktikkan di dinas masing-masing. Karena pada akhirnya, keterbukaan informasi adalah cara terbaik untuk melayani masyarakat dengan hati.(nt/Dr)
