Upnews.id, BENGALON – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus tancap gas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MusrenbangCam) tahun 2026 yang digelar di seluruh 18 kecamatan sebagai ruang menampung aspirasi warga dari tiap wilayah.
Untuk Kecamatan Bengalon, MusrenbangCam berlangsung selama dua hari, 4–5 Februari 2026, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Sepaso Timur. Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Menuju Kutai Timur Sejahtera”. Forum ini menjadi momentum strategis untuk mengarahkan pembangunan agar tak lagi bertumpu pada sektor tambang, melainkan memperkuat sektor pertanian serta konektivitas infrastruktur.
Dalam sambutannya, Camat Bengalon Ahmad Rasyid melalui Sekretaris Camat (Sekcam) Permana Sari menegaskan bahwa MusrenbangCam merupakan forum penting untuk menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat desa dengan kebijakan pemerintah daerah. Ia berharap, setiap usulan yang masuk benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
“Kami menginginkan usulan yang disampaikan fokus pada empat pilar utama, yakni infrastruktur dasar, kualitas pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat serta peningkatan daya saing sumber daya manusia,” ujar Permana Sari di hadapan Kabid Ekonomi dan SDA Ripto Widargo, Anggota DPRD Kutim Syaiful Bakhri dan dr. Novel Tyty Paembonan, serta undangan lainnya, Rabu (04/02/2026).
Permana juga mengingatkan agar setiap desa benar-benar selektif dalam memilah program yang diusulkan, sehingga sejalan dengan arah pembangunan Kutai Timur tahun 2027.
“Akurasi data lokasi dan target penerima manfaat sangat menentukan keberhasilan realisasi anggaran di masa depan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kutim Januar Bayu Irawan melalui Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Ripto Widargo menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
“Tema besar kita adalah bagaimana sektor-sektor berkelanjutan seperti pertanian, dalam arti luas bisa menjadi pendukung utama transformasi ekonomi, sehingga kita tidak terus-menerus bertumpu pada industri pertambangan dan penggalian,” jelas Ripto.
Tak hanya soal kemandirian pangan, Ripto juga menyoroti pentingnya aksesibilitas antarwilayah. Menurutnya, infrastruktur yang memadai akan membantu menekan biaya logistik sekaligus memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat Bengalon ke pasar yang lebih luas.
“Konektivitas sangat berpengaruh, karena tanpa jalur distribusi yang baik, proses transformasi ekonomi akan terhambat, terutama dalam memastikan kelancaran suplai barang dan jasa,” tambahnya.
Meski setiap desa diberikan kuota maksimal 20 usulan, Ripto menyarankan agar perangkat desa lebih mengutamakan kualitas dan tingkat urgensi program yang diajukan.
“Daripada mengajukan banyak hal namun tidak terarah, lebih baik fokus pada lima atau enam program unggulan yang paling realistis untuk diakomodir dalam APBD, mengingat kondisi keuangan kita saat ini menuntut efisiensi yang lebih tajam,” pungkasnya.(Ir/Nt/Dr)
