Aldriansyah: Pembangunan Dasar Dapil 5 Kutim Jauh Tertinggal, Listrik, Air, dan Sinyal Mendesak
upnews.id Sangatta — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Aldriansyah, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki pekerjaan rumah (PR) besar terkait pembangunan infrastruktur dasar. Dapil 5, menurutnya, masih menjadi salah satu wilayah yang tertinggal, kondisi yang secara langsung berdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan warga di sejumlah desa.
Aldriansyah menyoroti empat isu utama yang menjadi keluhan rutin masyarakat.
Pertama akses Jalan yang Lumpuh, permasalahan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama yang disoroti. Ia menyebutkan bahwa banyak ruas jalan penghubung antardesa masih berupa tanah dan mengalami kerusakan parah, terutama selama musim penghujan.
“Akses jalan adalah kunci utama perekonomian. Selama kondisi jalan tidak memadai, mobilitas warga dan rantai distribusi barang pasti terhambat, bahkan lumpuh,” tegas Aldriansyah.
Kedua Ketersediaan listrik menjadi isu mendesak lainnya. Masih terdapat desa yang hanya menerima pasokan listrik intermiten (beberapa jam sehari) atau bahkan belum teraliri sama sekali. Aldriansyah menekankan bahwa pemerataan energi harus menjadi prioritas investasi karena sangat vital bagi sektor pendidikan, perkembangan usaha kecil, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
Lanjutnya, persoalan air bersih juga menjadi masalah kronis. Banyak desa masih bergantung pada sumber air alami seperti sumur gali atau air sungai yang kualitasnya jauh dari standar kesehatan. Ia mendorong pemerintah agar mempercepat pembangunan jaringan air bersih di kawasan yang paling membutuhkan, mengingat ini adalah isu fundamental yang berkaitan langsung dengan aspek kesehatan publik.
Selain itu, di era digital, Aldriansyah menyoroti keluhan warga Dapil 5 mengenai minimnya akses sinyal telekomunikasi dan internet. Kondisi ini menghambat aktivitas penting, mulai dari pembelajaran daring bagi pelajar hingga pemasaran produk secara online oleh pelaku usaha lokal.
Aldriansyah menyatakan pihaknya terus mendorong koordinasi intensif antara dinas teknis terkait dan pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah tersebut. Ia menilai, pemerataan sinyal harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan desa.
Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen penuh untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi ini dalam setiap rapat kerja dan pembahasan anggaran daerah. Aldriansyah berharap pemerintah provinsi dan kabupaten memberikan atensi yang jauh lebih serius kepada Dapil 5 agar disparitas pembangunan tidak terus melebar.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa pemerataan pembangunan adalah prasyarat utama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. “Dapil 5 tidak boleh terisolasi. Pembangunan harus menyentuh desa yang lokasinya paling jauh sekalipun,” pungkasnya. (ADV)
