Jalur Jongkang-Loa Lepu Ramai, DPRD Kaltim Dorong Pemkab Kukar Segera Fasilitasi Pengembangan Sentra UMKM Kuliner
upnews.id SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, menyoroti potensi ekonomi yang besar dari jalur Desa Jongkang dan Loa Lepu sebagai alternatif penghubung Samarinda–Tenggarong. Melihat tingginya intensitas lalu lintas dan inisiatif warga, Salehuddin mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) segera menyusun perencanaan untuk mengembangkan kawasan kuliner berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Lalu lintas di jalur ini sudah sangat aktif, bahkan kini menjadi pilihan utama pengendara karena efisiensi waktu dan akses jalan yang mulus. Ini peluang emas untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar,” sebutnya.
Salehuddin mengapresiasi animo masyarakat yang telah mulai membuka warung dan kedai di pinggir jalan sebagai tanda besarnya potensi tersembunyi. Namun, ia menyayangkan belum adanya perhatian optimal dari pemerintah daerah dalam menata kawasan tersebut.
“Warga sudah bergerak, tinggal bagaimana pemerintah menyusul dengan perencanaan yang matang agar usaha mereka bisa berkembang lebih baik, lebih tertata,” ujarnya.
Menurut Legislator asal Kukar ini, pengembangan kawasan tersebut tidak hanya membuka ruang bagi pelaku usaha makanan dan minuman, tetapi juga menghadirkan lapangan kerja baru dan mendukung pariwisata lokal. Namun, potensi ini harus didukung dengan fasilitas umum yang layak.
“Kawasan ini bisa menjadi wajah baru Kukar dalam mempromosikan wisata berbasis lokal. Tapi tentu perlu didukung dengan fasilitas umum yang layak seperti tempat parkir, sistem drainase, dan pengelolaan sampah,” ulasnya.
Salehuddin mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan, untuk segera menyusun desain kawasan kuliner yang ramah lingkungan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah segera menghadirkan regulasi dalam pengembangan sentra kuliner di kawasan Jongkang–Loa Lepu.
“Sudah saatnya Pemkab membuat langkah konkret, bukan hanya wacana. Perencanaan dan regulasi ini sangat penting untuk mendukung keberlangsungan UMKM dan menghindari adanya konflik tata ruang. Warga sudah bergerak duluan, tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi dan mengarahkan,” tutupnya. (Adv)
