Disbun Kaltim Suarakan Masih Minimnya DBH dari Sektor Perkebunan
Upnews.id, Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk membahas potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Agenda yang digelar di Borneo Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, (9/7/2025), dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, dan didampingi oleh Wagub Seno Aji, guna memperkuat fiskal daerah yang selama ini terasa timpang.
Baca Juga : Gubernur Kaltim Inisiasi Undang 31 Gubernur Bahas DBH – SDA
Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud (Harum) menekankan bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar koordinasi rutin. “Pertemuan ini bukan sekadar koordinasi, tapi juga panggilan moral untuk memperjuangkan hak daerah penghasil agar DBH bisa lebih proporsional, khususnya dalam sektor strategis seperti pertambangan, kehutanan dan perkebunan,” tegas Gubernur Harum.
Sebagai tulang punggung ekonomi yang seringkali luput dari perhatian proporsional, sektor perkebunan pada pertemuan itu menyuarakan aspirasinya. Melalui Andi Siddik, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, dengan lugas menyampaikan bahwa sektor perkebunan, terutama kelapa sawit, telah berkontribusi besar pada denyut ekonomi dan lapangan kerja di Kaltim.
Namun, ada nada kecewa terkait pembagian DBH yang belum adil. “Kelapa sawit dan komoditas perkebunan lain telah memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tapi belum diimbangi dengan skema pendapatan daerah yang adil. Disbun Kaltim mendukung penuh langkah ini untuk mendorong evaluasi dan perbaikan kebijakan DBH sektor perkebunan,” ujarnya, menyoroti ketidakseimbangan tersebut.
Dukungan pun datang dari berbagai penjuru. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh kepala daerah dari provinsi penghasil SDA lain, termasuk Gubernur Jambi Al Haris, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Beliau menyambut positif gagasan Gubernur Harum, mengindikasikan adanya front persatuan dari daerah-daerah.
Baca Juga : Gubernur Kaltim Hadiri Mubes DPP IA KPMKT 2023, Ingatkan Pentingnya Berdaya Saing dan Integritas
Puncak dari pertemuan ini adalah penandatanganan rekomendasi bersama yang akan dibawa oleh APPSI untuk diajukan langsung kepada Presiden RI.
Ini adalah momentum di mana suara daerah penghasil bersatu padu, menyuarakan tekad bulat: agar hasil bumi yang terkuras tidak hanya menyisakan lubang, tetapi juga benar-benar menyejahterakan masyarakatnya. (An/Dr-Adv Diskominfo Kaltim)
