Upnews.id,SANGATTA – Menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama antar daerah guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan serta barang pokok. Pemkab Kutim berpartisipasi melalui Zoom Meeting dari Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Senin (17/11/25).
Setiap akhir tahun, lonjakan permintaan masyarakat kerap berpotensi memicu tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi. Karena itu, rakor tersebut menjadi wadah strategis untuk memastikan stok aman, distribusi lancar, dan harga tetap terkendali di wilayah Kutim.
Mewakili Bupati Kutim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari, menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah penting untuk menjaga kestabilan kondisi ekonomi dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Nataru.
“Rapat ini adalah upaya strategis agar masyarakat Kutim dapat merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 dengan aman, nyaman, dan tanpa gejolak harga maupun gangguan pasokan,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Bagian Perekonomian Setkab Kutim serta TPID Kutim yang dinilai konsisten melakukan pemantauan harga dan melaksanakan operasi pasar.
“Peran TPID sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi menjelang Nataru,” tegasnya.
Dalam arahannya, Noviari kembali menekankan penerapan Strategi 4K. Pertama, keterjangkauan harga, di mana Pemkab mendorong penguatan operasi pasar, pemberian subsidi ongkos distribusi jika dibutuhkan, hingga pengawasan harga harian. Ia meminta Dinas Perdagangan serta Bagian Perekonomian melakukan monitoring intensif agar harga tetap dalam batas wajar.
Kedua, ketersediaan pasokan. Bulog, distributor, dan pelaku usaha diminta memastikan stok tersedia sejak awal. Ia juga menyoroti pentingnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai instrumen untuk menjamin suplai tetap stabil, menekan fluktuasi harga, serta memperlancar distribusi.
“Saya minta Bagian Perekonomian, Dinas Perdagangan, serta TPID Kutim memperkuat koordinasi dengan daerah pemasok, memperbarui perjanjian KAD, serta membangun mekanisme monitoring pasokan lintas wilayah yang lebih responsif,” ujarnya.
Ketiga, kelancaran distribusi. Ia meminta Dinas Perhubungan, Satlantas, dan tim lapangan memastikan jalur distribusi tidak terhambat cuaca, kondisi jalan, maupun manajemen angkutan. Keempat, komunikasi efektif melalui penyampaian data harga dan stok secara cepat dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Rakor ini juga menjadi bagian dari langkah jangka panjang membangun ketahanan pangan Kutim. Penguatan KAD dipandang sebagai investasi strategis untuk menciptakan buffer supply regional serta melindungi masyarakat dari gejolak harga akibat cuaca ekstrem, keterbatasan produksi, atau hambatan transportasi.
“Kita ingin memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan pasar berjalan sehat,” tegasnya.
Ia menutup arahannya dengan keyakinan bahwa kolaborasi seluruh sektor akan mampu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi selama Nataru 2026.
Rakor tersebut diikuti oleh perangkat daerah terkait, TPID, Forkopimda, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lain.(Put/Nt/Dr-Adv)
