Upnews.id, Jakarta – Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengundang para kepala OPD Pemprov Kaltim untuk melakukan rapat koordinasi, menindaklanjuti tujuh arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah akhir Oktober lalu di Istana Negara.
Rapat bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) itu digelar secara virtual dari Jakarta, pada Sabtu (4/11/2023).
Rapat membahas tujuh arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh penjabat kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota di Indonesia.
Tujuh arahan Presiden Joko Widodo itu kata Akmal Malik meliputi pengendalian inflasi, stimulus ekonomi dan bantuan sosial, waspada terhadap dampak fenomena super el nino.
Arahan Presiden Joko Widodo lainnya adalah agar dilakukan penyederhanaan prosedur dan tata kelola, khususnya pelayanan perizinan bagi investor. Berikutnya dukungan kepada penyelenggara pemilu, memastikan netralitas ASN dan mendukung sukses program prioritas pemerintah.
“Untuk pengendalian inflasi akan kita lakukan dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar,” pesan Pj Gubernur Akmal Malik.
Para kepala OPD juga diingatkan agar meningkatkan alokasi anggaran untuk untuk stimulus ekonomi dan bansos kepada masyarakat.
Sementara memasuki fase tahun politik dan pemilihan umum (pemilu), Akmal meminta agar dukungan diberikan secara nyata kepada KPUD dan Bawaslu demi sukses penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang. Dukungan pemerintah daerah harus diberikan secara nyata tanpa intervensi apapun.
“Pastikan netralitas ASN dan segera selesaikan kalau ada percikan-percikan politik,” tegas Akmal.
Para kepala OPD juga diminta fokus mendukung program prioritas pemerintah, seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting dan hilirisasi industri.
“Tujuh arahan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan langsung kepada kami seluruh penjabat kepala daerah. Tujuannya untuk menghindari miskomunikasi yang berseliweran di berbagai media,” pesan Akmal Malik.
“Banyak hal yang harus kita lakukan ke depan, dan bagaimana kita melaksanakan program-program di setiap perangkat daerah, sehingga kita bisa mengakselerasi capaian-capaian atau indikator kinerja secara maksimal,” tandasnya.
Selain arahan Presiden Joko Widodo, Akmal Malik juga memaparkan arahan para menteri salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), terkait urusan strategis yang perlu didiskusikan bersama, serta melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memaksimalkan pelayanan publik ke depan.
“Kita berharap seluruh pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah di Kaltim dapat berjalan secara harmonis,” pesan Akmal Malik.
Rapat virtual kemudian dilanjutkan dengan paparan program dari kepala perangkat daerah dan diskusi dengan moderator Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rahmad. Rakor diakhiri catatan penting oleh Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. (*/An/Adv Diskominfo Kaltim)
