Pandangan Umum Fraksi Demokrat: Desak Pemerataan Infrastruktur, Akuntabilitas MYC, dan Peningkatan PAD Kutim
upnews.id SANGATTA — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dibacakan oleh Pandi Widiarto, S.IP pada 25 November 2025, Fraksi Demokrat mengapresiasi Nota Penjelasan Raperda APBD 2026 sebagai langkah menuju APBD yang lebih transparan.
Fraksi ini juga secara khusus memberikan ucapan Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2025, mengapresiasi dedikasi para guru, baik ASN maupun Non-ASN, terutama yang bertugas di daerah terpencil dan pesisir Kutai Timur.
Dukungan Fraksi Demokrat terhadap Raperda APBD 2026 dibarengi dengan empat penekanan strategis agar anggaran yang dialokasikan dapat mencapai hasil maksimal.
1. Dukungan dan Tuntutan Akuntabilitas Program Multi Years
Fraksi Demokrat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Program Multi Years Contract (MYC) 2026/2027. Skema MYC ini dinilai sebagai strategi yang meyakinkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, mencakup jalan antar desa, kecamatan, kabupaten, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Namun, Fraksi menekankan bahwa program MYC harus dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel. Mereka mendesak Pemda untuk belajar dari evaluasi program Multi Years (MY) sebelumnya dan tetap fokus pada penyelesaian proyek strategis berskala besar seperti Pelabuhan dan Bandara.
2. Strategi Ganda Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Fraksi Demokrat mencermati bahwa struktur APBD 2026 masih didominasi oleh Dana Transfer Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Fraksi mendesak Pemda untuk memperkuat strategi peningkatan PAD berbasis sektor prioritas. Upaya yang harus dilakukan meliputi:
Optimalisasi Perpajakan: Melakukan pemetaan ulang potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal, dan memastikan optimalisasi perpajakan melalui digitalisasi dan pengawasan yang lebih ketat.
Efektivitas BUMD: Mengoptimalkan fungsi dan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan return nyata dan signifikan bagi pendapatan daerah.
3. Pemerataan Pembangunan dan Prioritas Infrastruktur Dasar
Terkait Belanja Daerah, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran pada kebutuhan masyarakat di wilayah Pesisir, Pedalaman, dan Perbatasan. Fraksi menuntut agar infrastruktur dasar seperti jalan, telekomunikasi, air bersih, dan listrik dijadikan agenda utama dan tidak berpusat hanya di Ibu Kota Kabupaten.
4. Kualitas Pendidikan dan Program MBG
Dalam sektor Pendidikan, Fraksi berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur. Selain itu, Fraksi mengingatkan bahwa alokasi wajib 20% anggaran pendidikan harus difokuskan untuk menjamin kualitas, termasuk pemenuhan tenaga pengajar dan fasilitas, bukan sekadar peningkatan kuantitas fisik.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Demokrat menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan syarat semua catatan, kritik, dan masukan dapat diperhatikan. Fraksi menegaskan kembali bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran adalah fondasi utama, mengingat APBD adalah kontrak sosial antara Pemerintah dan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. (adv)
