Upnews.id, JAKARTA – Reformasi besar-besaran dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mengemuka dalam Rakornas Kepegawaian 2025 yang digelar BKN di Jakarta, Rabu (19/11/2025). Fokus utama forum ini adalah mendorong transformasi ASN yang lebih responsif, terukur, dan berbasis talenta.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa era pengelolaan ASN yang lamban dan tidak adaptif harus segera ditinggalkan. Penguatan sistem berbasis data dinilai menjadi kunci untuk menjawab tantangan nasional, mulai dari ketahanan pangan hingga percepatan digitalisasi birokrasi.
“Rakornas tahun ini menjadi ajang konsolidasi untuk mempercepat reformasi manajemen ASN, memastikan seluruh instansi siap mendukung agenda pembangunan nasional,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang paling menyita perhatian adalah usulan perubahan mekanisme pelantikan pejabat eselon II. Jika disetujui, pelantikan pejabat tinggi pratama ini nantinya akan dilakukan langsung oleh Presiden sebagai bagian dari sistem talenta nasional yang lebih terbuka dan kompetitif.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, yang hadir bersama Kepala BKPSDM Misliansyah, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, kebijakan ini justru membuka ruang mobilitas bagi pejabat daerah untuk tampil di panggung nasional.
“Pejabat eselon II nanti bisa bertugas di mana saja, tidak hanya di daerah asal. Ini terobosan besar dan saya menilai ini sebuah kemajuan,” kata Mahyunadi.
Ia mengakui perubahan itu mungkin memangkas fleksibilitas kepala daerah dalam mempertahankan pejabat terbaiknya, namun manfaat yang diperoleh jauh lebih besar—yakni profesionalisme ASN yang meningkat dan birokrasi yang makin berkualitas.
Selain isu kepegawaian, Mahyunadi menilai Rakornas memberikan banyak perspektif baru, terutama pemaparan dari Menteri Pertanian dan Menteri Sosial terkait strategi dan target pembangunan nasional.
“Apa yang disampaikan para menteri sangat komprehensif. Ini menjadi motivasi bagi kami di daerah untuk mensinergikan pembangunan Kutim agar selaras dengan prioritas nasional,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya memanfaatkan peluang yang dibuka pemerintah pusat, khususnya pada sektor pertanian dan program pemberdayaan sosial.
“Kita tidak boleh berjalan sendiri. Arah pembangunan Kutim harus berada di jalur nasional. Dan peluangnya sangat besar,” tegasnya.
Rakornas Kepegawaian 2025 juga menjadi momentum pemberian BKN Award, yang diberikan kepada instansi pemerintah dengan komitmen terbaik dalam pengelolaan manajemen ASN. Penghargaan tersebut meliputi empat kategori:
-
Implementasi NSPK Manajemen ASN
-
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
-
Pengelolaan Manajemen Talenta
-
Pengelolaan Layanan Kepegawaian
(Put/Nt/Dr-Adv)
