DPRD Kaltim Tuntut Dekolonisasi Birokrasi: Afirmasi Wajib Jadi Senjata Atasi Defisit Dokter 3T
upnews.idSAMARINDA – Krisis kelangkaan dokter spesialis di wilayah Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan (3T) Kalimantan Timur kian mengkhawatirkan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, secara eksplisit menyebut masalah ini bukan sekadar minimnya minat, melainkan dampak dari “penjara birokrasi rekrutmen” yang usang. Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Daerah mengambil langkah radikal memutus ketergantungan pada mekanisme pusat yang terbukti tidak efektif.
Sarkowi mengkritik tajam sistem rekrutmen terpusat yang melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena dinilai terlalu lamban dan kaku dalam merespons kebutuhan kesehatan darurat di pelosok Kaltim.
“Ini persoalan fundamental dan etis. Ketika nyawa warga 3T bergantung pada intervensi medis segera, justru rantai administratif yang bertele-tele menjadi hambatan utama. Ini adalah kendala struktural yang tidak termaafkan,” tegas Sarkowi dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).
Afirmasi: Menangkal Krisis dan Membangun Ikatan Sense of Belonging
Sarkowi menyoroti ironi di mana formasi khusus dokter dibuka, namun minat pendaftar tetap rendah, disinyalir karena lokasi yang kurang atraktif dan prosedur rekrutmen yang mempersulit.
Sebagai terapi kejut, ia menekankan perlunya reformasi total melalui penerapan kebijakan afirmatif. Kebijakan ini harus memberikan privilese rekrutmen kepada lulusan kedokteran yang berasal dan memiliki akar emosional di daerah 3T Kaltim.
“Lulusan yang besar di 3T secara alami memiliki ikatan emosional (sense of belonging) yang jauh lebih kuat. Jika mereka didukung dengan afirmasi dan pelatihan profesional memadai, mereka memiliki komitmen jangka panjang dan resistensi yang lebih tinggi untuk bertahan mengabdi di kampung halaman,” jelasnya.
Optimalisasi Unmul dan Program Pendidikan Berbasis Daerah
Lebih lanjut, Sarkowi menyerukan agar Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) mengambil peran leading dan inovatif. Unmul didorong untuk merancang skema rekrutmen dan kurikulum yang secara eksklusif berorientasi pada kebutuhan geografis dan kesehatan Kaltim.
Ia juga menyarankan agar alokasi program bantuan pendidikan unggulan Pemprov, seperti Gratispol, harus diarahkan secara strategis untuk ‘mengunci’ (fully committed) tenaga medis sejak dini agar siap ditempatkan di wilayah terpencil.
DPRD Kaltim, tutup Sarkowi, berkomitmen penuh untuk mengawal penganggaran dan kebijakan afirmatif ini. Tujuannya tunggal: merealisasikan pemerataan tenaga kesehatan dan memastikan seluruh warga Kaltim, di manapun lokasinya, mendapatkan layanan medis yang setara dan berkualitas. (adv)
