Upnews.id, Sangatta – Untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat, Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menguatkan perannya sebagai sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kepala Bagian Perekonomian, Vita Nurhasanah, mengatakan bahwa TPID Kutim bekerja berdasarkan Road Map Pengendalian Inflasi Daerah. Dokumen ini menjadi panduan utama pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah-langkah strategis menghadapi potensi inflasi maupun deflasi.
“Nah, bagian perekonomian bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi berfungsi sebagai pusat koordinasi yang memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai ketetapan dalam road map,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Vita menjelaskan bahwa pihaknya menghimpun seluruh data, program, hingga laporan dari perangkat daerah yang punya peran sektoral, seperti Dinas Perdagangan, Ketahanan Pangan, Pertanian, dan instansi lainnya. Semua informasi itu kemudian dianalisis untuk memastikan program pengendalian inflasi berjalan efektif di lapangan.
Fungsi sekretariat TPID, lanjutnya, juga memastikan bahwa berbagai langkah teknis yang dilakukan tiap dinas tetap sejalan dengan strategi umum TPID Kutim serta kebijakan nasional.
“Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program inflasi dilakukan secara berkala, salah satunya melalui pemantauan inflasi daerah menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH),” jelasnya.
Karena Kutai Timur termasuk wilayah non-IHK, pemantauan harga dilakukan menggunakan IPH harian. Menurut Vita, data ini sangat membantu membaca perubahan harga dengan cepat sekaligus menjadi acuan untuk mengevaluasi efektivitas program pengendalian inflasi.
“Hasil pemantauan terbaru menunjukkan bahwa pada minggu ketiga, Kutai Timur berada pada angka IPH minus 0,54, yang menandakan terjadi deflasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas utama, khususnya bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit,” tutupnya.(Put/Nt/Dr-Adv)
