Upnews.id, SAMARINDA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua perangkat daerah mitra kerja strategis, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).
Rapat tersebut difokuskan pada pembahasan capaian realisasi anggaran tahun 2025 serta penajaman rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026. Agenda ini digelar menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua Akhmed Reza Fachlevi serta seluruh anggota Komisi III seperti Jahidin, Baharuddin Muin, Apansyah, Sugiyono, Arfan, Muhammad Samsun, dan Syarifatul Sya’diah.
“Kami berharap tidak ada lagi perubahan signifikan, sehingga pembahasan APBD 2025 dan 2026 dapat segera diselesaikan. Hari ini Komisi III menjalankan rapat secara maraton bersama mitra kerja,” ujar Abdulloh.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan, pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp3,2 triliun, dan untuk tahun 2026 telah disesuaikan menjadi Rp2,9 triliun.
“Per 25 Agustus 2025, realisasi fisik telah mencapai 32 persen, sedangkan realisasi keuangan sebesar 26 persen. Bidang bina marga menjadi penyerap anggaran terbesar, sekitar Rp1 triliun, dan seluruh program masih dalam tahap progres,” jelasnya.
Firnanda menambahkan, penyesuaian anggaran tahun 2026 salah satunya dipengaruhi oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang kini hanya tersalurkan sebesar 75 persen dari sebelumnya.
Dari sisi energi, Sekretaris Dinas ESDM Kaltim Hadi Suwito mengungkapkan bahwa pagu anggaran tahun 2025 mencapai Rp165 miliar, dengan realisasi hingga saat ini sekitar Rp40 miliar.
“Ada lima program yang dilaksanakan yaitu program pengelolaan aspek kegeologian dengan realisasi 54,94 persen atau 553 juta, program pengelolaan minerba dengan realisasi 60,78 persen atau 672 juta, program pengelolaan EBT dan konservasi tinggi yaitu 8,94 persen atau 6 miliar, program pengelolaan ketenagalistrikan yaitu 25,64 persen atau 15 miliar, dan program penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu 56,55 persen atau 16 miliar,” jelasnya.
(Put/nt/Dr-ADV)
