Prioritaskan Kebutuhan Rakyat, DPRD Kaltim Soroti Ketersediaan Air Bersih, Hilirisasi Energi, dan Pupuk Terjangkau
upnews.id BONTANG – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa tiga kebutuhan dasar masyarakat—yaitu air bersih, energi, dan pupuk—harus menjadi prioritas pembangunan yang nyata dan berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim Apansyah, usai mendampingi kunjungan lapangan Gubernur Kaltim ke tiga perusahaan strategis di wilayah Bontang dan Kutai Timur, Jumat (5/9/2025).
Sejumlah Anggota DPRD Kaltim yang turut hadir dalam kunjungan lapangan tersebut adalah Apansyah, Shemmy Permatasari, Husin Djufri, Agus Aras, Arfan, dan Sulasih.
Tiga perusahaan yang dikunjungi meliputi PT Indominco Mandiri, PT Energi Unggul Persada, dan PT Pupuk Kaltim (PKT). Ketiganya dinilai memiliki peran krusial dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Air, energi, dan pupuk adalah denyut nadi ekonomi rakyat,” tegas Apansyah.
1. Ketersediaan Air Bersih dan Pipanisasi
Di PT Indominco Mandiri, DPRD menyoroti ketersediaan air bersih. Meskipun debit air dinilai mencukupi untuk wilayah Bontang dan Kutai Timur, proses pipanisasi untuk distribusi masih belum tuntas. Apansyah mendorong agar program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan lebih difokuskan pada penyediaan air bersih yang merata dan berkelanjutan di masyarakat.
2. Penguatan Hilirisasi Energi Kelapa Sawit
Kunjungan ke PT Energi Unggul Persada menyoroti proses hilirisasi produk kelapa sawit. Crude Palm Oil (CPO) yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah kini telah diolah menjadi minyak curah dan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), melalui kerja sama dengan Pertamina Balikpapan.
“Dengan hilirisasi, masyarakat bisa membeli minyak curah di dalam negeri. Ada nilai tambah, ada lapangan kerja. Tinggal bagaimana tenaga kerja lokal lebih banyak terserap,” ujarnya.
3. Distribusi Pupuk yang Wajar
Kunjungan terakhir dilakukan ke PT Pupuk Kaltim (PKT), produsen pupuk nasional yang menjadi andalan petani. DPRD meminta perusahaan meningkatkan distribusi dan memastikan harga pupuk tetap terjangkau.
“Harga pupuk saat ini masih tinggi dan sulit diakses. Padahal kapasitas PKT seharusnya mampu memenuhi kebutuhan petani di Kaltim,” kata Apansyah.
Dari keseluruhan agenda, DPRD merumuskan tiga poin utama: keberlanjutan suplai air bersih, penguatan hilirisasi energi, dan distribusi pupuk dengan harga wajar. Ketiga hal tersebut diyakini mampu menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Yang terpenting, manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tertulis di laporan,” pungkas Apansyah. (Adv)
