Pastikan Target Tercapai, Wakil Ketua DPRD Kaltim Tinjau Proyek Jalan Tering-Ujoh Bilang
26 Km Ruas Penghubung Mahakam Ulu Ditargetkan Rampung Akhir Tahun 2025
upnews.id MAHAKAM ULU – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, melakukan monitoring intensif terhadap proyek pembangunan Jalan Penghubung Tering – Ujoh Bilang. Kunjungan pada Rabu (13/8/2025) ini bertujuan memastikan pembangunan infrastruktur strategis tersebut berjalan sesuai target dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Peninjauan Ekti, yang didampingi perwakilan Dinas PUPR-PERA Kaltim dan pihak kontraktor, mencakup Segmen I hingga Segmen IV. Ruas ini merupakan jalur vital penghubung antara Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang sangat penting untuk membuka keterisolasian wilayah dan memperkuat konektivitas di Kaltim.
Fokus pada Kesiapan Material dan Ketepatan Waktu
Ekti Imanuel, yang akrab disapa Ekti, meninjau langsung progres fisik, kesiapan material, serta kendala teknis di lapangan.
“Proyek ini sudah berkontrak, ada yang berjalan dua bulan, ada yang baru satu bulan. Fokus kami adalah memastikan kesiapan kontraktor, terutama terkait material seperti batu split, semen, pasir, besi, dan ready mix,” ujar Ekti. “Dari hasil tinjauan, semua pihak menyatakan siap menyelesaikan pekerjaan sesuai target.”
Ia menegaskan, panjang total jalan yang dibangun dari Segmen I hingga IV mencapai sekitar 26 kilometer. Seluruh kontrak pengerjaan ini berakhir pada 31 Desember 2025, sehingga ketepatan waktu menjadi kunci utama.
“Kami tekankan bahwa waktu kerja harus dimaksimalkan. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi urat nadi akses Mahakam Ulu. Jika 26 kilometer ini tembus tahun ini, maka sisa ruas menuju Ujoh Bilang tinggal sedikit. Ini akan sangat menentukan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik kedepannya,” jelasnya.
Tuntut Pengawasan Ketat dan Koordinasi Maksimal
Mengingat empat segmen dikerjakan oleh kontraktor berbeda, Ekti menekankan pentingnya koordinasi yang solid dan pengawasan teknis yang ketat dari konsultan pengawas maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Kami minta konsultan pengawas dan PPK menjalankan fungsi pengawasan sesuai kontrak dan standar teknis. Semua material sudah tersedia di lokasi, termasuk batching plant. Tinggal bagaimana memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu,” tegasnya.
Ekti menambahkan, monitoring lanjutan direncanakan akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang. Ia menyebut, Wakil Gubernur Kaltim telah menyatakan kesediaannya untuk ikut serta dalam peninjauan berikutnya.
“Pak Wakil Gubernur sudah berkomunikasi dengan saya dan beliau akan ikut monitoring di bulan Oktober untuk melihat langsung progresnya. Ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutup Ekti. (Adv)






