Pendidikan Sentralistik Jadi Akar Ketimpangan SDM, DPRD Kaltim Dorong Kurikulum Berbasis Lokalitas
upnews.id SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) antara pusat dan pinggiran di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam. Sistem pendidikan nasional dinilai masih belum mampu menyentuh realitas lokal, sehingga gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah yang kaya sumber daya alam namun tertinggal dari sisi kualitas SDM.
Sorotan ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai, pendekatan pendidikan yang masih terlalu sentralistik menjadi penghambat utama.
“Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan realitas lokal, maka pembangunan pun berjalan timpang,” jelasnya.
Urgensi Kurikulum Berbasis Lokal
Menurut politisi Fraksi PKS ini, solusi dari stagnasi kualitas pendidikan di daerah adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis karakteristik lokal. Kurikulum pendidikan tidak cukup hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga harus mampu menyerap nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan dunia kerja setempat, serta potensi ekonomi daerah.
“Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tetapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendidikan kontekstual bukan sekadar upaya pelestarian budaya, melainkan langkah strategis untuk mencetak lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap membangun daerah secara mandiri.
Kritik Pola Kebijakan Nasional
Kritik keras juga disampaikan Agusriansyah terhadap pola kebijakan pendidikan nasional yang dianggap terlalu memusatkan peran pemerintah pusat. Akibatnya, masyarakat di daerah pinggiran, seperti wilayah pesisir dan pedalaman Kaltim, hanya diposisikan sebagai objek dari program yang bersifat seragam.
Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah mendorong perlunya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta komunitas lokal untuk merumuskan arah pendidikan yang lebih adil dan relevan.
“Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,” tutupnya.
Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga instrumen strategis pemerataan pembangunan antar wilayah di Kaltim. (Adv)
