Melalui Rakor RAD PUG, Legislator Kaltim Sarkowi V Zahry Dorong Penguatan Regulasi Responsif Gender
upnews.id TENGGARONG – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) yang digelar oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Rabu (22/10/2025), di Hotel Grand Fatma, Kutai Kartanegara.
Rakor ini menjadi forum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan yang responsif gender di Kaltim. Kehadiran Legislator dari Fraksi Golkar ini sekaligus mencerminkan komitmen DPRD dalam mendukung percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh sektor pembangunan.
Desak Evaluasi dan Pembaharuan Perda
Dalam sambutannya, Sarkowi V Zahry menegaskan pentingnya evaluasi terhadap regulasi daerah yang berkaitan dengan PUG. Ia mendorong agar Perda-perda yang ada dikaji ulang, dan tidak menutup kemungkinan adanya inisiatif untuk mengangkat Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi Perda jika diperlukan.
“Perda-perda yang berkaitan dengan PUG perlu kita koreksi. Apakah sudah sesuai, atau perlu disesuaikan, atau bahkan perlu ada perda baru. Ini bagian dari komitmen DPRD dalam mendukung program yang memerlukan backup dari sisi regulasi dan anggaran,” tegas Sarkowi.
Ia juga menekankan bahwa perspektif hukum harus adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat, agar kebijakan yang dirumuskan tidak stagnan dan tetap relevan dengan target pembangunan yang direncanakan.
“Jangan sampai nanti aturannya itu kadaluwarsa dan tidak bisa mengarah pada pencapaian target-target program yang kita rencanakan. DPRD memiliki komitmen untuk mendukung program yang memerlukan backup dari sisi anggaran,” sebutnya.
Penguatan Sinergi dan Sinkronisasi
Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kaltim, Dasmiah, dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor ini dilandasi oleh strategi pembangunan yang mengedepankan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat.
“Rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan, serta menyusun langkah teknis dan strategis dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang responsif gender,” jelas Dasmiah.
Sarkowi menutup dengan menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap bersinergi lebih intens dengan perangkat daerah melalui forum koordinatif seperti rakor RAD PUG ini. Sinergi kelembagaan dinilai sebagai kunci agar pelaksanaan PUG di Kaltim berjalan efektif, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Adv)
