Upnews.id, Samarinda – Persoalan kurangnya SMAN terjadi di beberapa daerah. Parahnya, kondisi ini tak hanya dialami di pedesaan dan pedalaman akan tetapi terdapat di beberapa kota besar termasuk Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yakni Kota Samarinda.
Demikian hasil serap aspirasi masyarakat (reses) Anggota DPRD Kaltim Andi Satya Adi Saputra di sejumlah kelurahan di Samarinda, yakni Baqa, Mangkupalas, Rapak Dalam, Mesjid, dan Handil Bakti di Palaran, beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Diskominfo PPU Gelar Sosialisasi SP4N LAPOR 11 UPT Puskesmas
“Dalam reses ini saya mendengarkan dan mencatat apa-apa yang disampaikan masyarakat, baik itu keluhan, aduan, sampai harapan-harapan terkait persoalan pendidikan, dan lain sebagainya,” ujar Andi Satya, Jumat (1/11/2024).
Menurut Andi Satya, reses merupakan masa bagi para Anggota DPRD untuk turun langsung ke lapangan dan bertemu dengan konstituen. Tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi, menampung pengaduan, serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat di dapil.
“Masyarakat terutama mengeluhkan sistem zonasi yang membatasi akses ke sekolah negeri, terutama pada jenjang SMA. Banyak warga yang merasa kesulitan untuk memasukkan anak-anak mereka ke SMA Negeri karena terbatasnya jumlah sekolah di zona tempat tinggal mereka. Di sisi lain, masuk ke sekolah swasta terkendala oleh faktor ekonomi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa masalah ini harus segera dicarikan solusi, terutama karena kebijakan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah, menurutnya, harus bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan terjangkau bagi seluruh anak Indonesia, sesuai amanat undang-undang.
Baca Juga : Disdikbud Bontang Berikan Apresiasi Atas Capaian Paduan Suara Bocicho
“Pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai dan menyediakan fasilitas pendidikan bagi semua anak. Kami di DPRD berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar tidak ada anak yang terhambat pendidikannya hanya karena masalah zonasi atau ekonomi,” tambahnya. (*/An/Dr-Adv)
