Jembatan Mahakam Kerap Ditabrak Kapal, Ketua DPRD Kaltim Desak Perombakan Tata Kelola Perairan
Upnews.id, Samarinda – Serangkaian kecelakaan kapal di Sungai Mahakam memicu desakan dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, untuk segera membentuk badan pengelola lintas air yang melibatkan pemerintah daerah dan BUMN/BUMD.
Ketua DPRD menekankan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan sistem navigasi untuk mencegah insiden serupa.
Baca Juga : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud Terima Gelar Kehormatan dari Kerajaan Balanipa Mandar
Hasanuddin menilai tata kelola perairan saat ini sudah tidak relevan. “Sudah waktunya kita bentuk badan khusus seperti di Banjarmasin, di mana Pelindo dan BUMD membentuk anak perusahaan untuk mengelola perairan,” ujarnya.
Perda Nomor 1 Tahun 1989 dinilai usang dan tak lagi mengakomodasi perkembangan infrastruktur. “Perda ini usang. Infrastruktur kita sudah berkembang, tapi aturannya masih di tempat,” tegasnya.
Lemahnya pengawasan, seperti tidak berfungsinya CCTV dan penegakan panduan lalu lintas air yang kurang maksimal, juga menjadi sorotan. Hasanuddin menyarankan kewajiban asuransi bagi kapal besar untuk membantu pendanaan keamanan.
“Kalau GT-nya besar, ya harus ikut asuransi. Itu bisa bantu biaya keamanan jembatan, termasuk pemasangan CCTV,” kata politisi Golkar itu.
Peran Satuan Operasi Pelabuhan (SOP) disebut kunci; kapal tanpa sistem navigasi yang memadai seharusnya tidak diberi izin melintas.
Baca Juga : Cegah Ditabrak Kapal, DPRD Dukung Pemasangan Lampu di Bawah Jembatan
“Kalau SOP tidak keluarkan izin pemanduan, kapal nggak bisa lewat. Jadi kuncinya di SOP. Kalau nggak ada jaminan keamanan, jangan dikasih jalan,” tegasnya.
Sebagai langkah darurat, lintasan bawah Jembatan Mahakam ditutup sementara hingga pelindung jembatan dan sistem navigasi diperbaiki. Hasanuddin Mas’ud memperingatkan,
“Kita bicara nyawa dan infrastruktur strategis. Kalau ini sampai kejadian lagi, itu bukan sekadar kelalaian, tapi kelengahan sistemik.” tutupnya. (An/Dr-Adv)
