Upnews.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus bergerak memastikan kondisi ekonomi daerah tetap stabil di tengah dinamika global. Sejumlah langkah percepatan program strategis pun mulai diakselerasi agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual di Ruang Zoom Diskominfo Staper, Senin (09/03/2026). Rakor itu diikuti para kepala daerah se-Indonesia dan dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.
Menurut Ardiansyah, optimalisasi serapan anggaran serta penguatan daya beli masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Meski hingga Maret 2026 realisasi pendapatan daerah baru mencapai 8,13 persen, ia meminta jajaran terkait bergerak cepat menyelaraskan data pendapatan dan belanja.
Ia mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama BPKAD agar meningkatkan koordinasi sehingga sinkronisasi data dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, pelaksanaan program pembangunan bisa berjalan sesuai jadwal.
“Kita perlu memastikan sinkronisasi data antara pendapatan dan belanja segera terintegrasi agar langkah kebijakan yang diambil pemerintah daerah lebih presisi,” ujar Bupati Ardiansyah.
Tak hanya itu, menjelang Idul Fitri, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian serius. Ardiansyah meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) segera menggencarkan program pasar murah secara luas di seluruh wilayah Kutim. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus memastikan harga tetap terjangkau.
“Program pasar murah harus segera menyentuh masyarakat, dibarengi dengan pemantauan harga eceran yang detail sebagai acuan kita dalam menjaga stabilitas pasar,” bebernya.
Di sektor infrastruktur, Dinas PUPR diminta memberi perhatian khusus pada perbaikan sejumlah jalur utama melalui skema swakelola. Titik-titik di Jalan Soekarno Hatta hingga Bukit Pelangi menjadi prioritas perbaikan guna menunjang kelancaran arus lalu lintas, yang pelaksanaannya telah dikoordinasikan bersama pihak kepolisian.
Bupati juga menekankan pentingnya menyelaraskan program 1.000 Rumah Kutim dengan program nasional 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Ia berharap kolaborasi antara APBD dan APBN dapat memaksimalkan dukungan anggaran dari kementerian, sehingga manfaatnya lebih besar bagi masyarakat.
Selain isu ekonomi dan pembangunan, faktor kebencanaan turut menjadi perhatian. Mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait potensi fenomena hidrometeorologi hingga Juni mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta meningkatkan koordinasi lintas sektor sebagai langkah antisipasi.
“Koordinasi aktif di lapangan harus terus ditingkatkan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana, sehingga keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama kita,” pungkasnya.
Turut mendampingi Bupati dalam rakor tersebut, Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kadis DTPHP Dyah Ratnaningrum, Kadisperindag Nora Ramadhani, unsur perangkat daerah terkait serta Forkopimda.(Ir/Nt/Dr)
