Upnews.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik, menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penegasan tersebut disampaikan Pj Gubernur Akmal usai mendengarkan arahan dari sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/10/2023).
“Inti sesungguhnya adalah bagaimana pemda menerjemahkan dokumen-dokumen perencanaan makro. Diterjemahkan oleh masing-masing provinsi, kabupaten dan kota ke dalam dokumen perencanaan makro daerah,” ujar Akmal Malik.
Pejabat kelahiran Pulau Punjung, Sumatera Barat itu mengatakan memang sekarang ini masih masa transisi, tetapi sesuai arahan Mendagri, di situlah seorang pemimpin itu harus memiliki tidak hanya kewenangan, tetapi harus punya follower (pengikut) dan konsep.
“Jadi harus bisa menerjemahkan konsep perencanaan pembangunan tadi. Kemudian selama 1-2 tahun semasa menjabat kepala daerah, bisa membuat perencanaan yang linier dengan pemerintah pusat. Sehingga nanti ketika kepala daerah definitif hadir maka bisa menyempurnakan dan menjalankan perencanaan pembangunan itu,” beber Akmal.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mengungkapkan bagi Kaltim momentum ini sangat penting. Bagaimana konsep pemerataan sebagai salah satu komponen Indonesia Emas 2045 bisa dilaksanakan seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Momentum ini akan menjadi salah satu trigger untuk menciptakan pemerataan bagi Indonesia. Karena diketahui, konsep IKN adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka itu IKN letaknya di tengah-tengah Indonesia.
“Kaltim memiliki ruang menjadi suatu sentral untuk mewujudkan pemerataan itu. Artinya Kaltim harus mengoptimalkan perannya. Tidak hanya peran politik, tapi juga sumber dayanya. Itu kenapa dukungan pembiayaan yang dimiliki oleh Kaltim, harus juga kita lakukan untuk mendukung IKN. Karena IKN nanti akan menjadi sentral,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Akmal, yang terpenting adalah mengoptimalkan daerah penyangga di sekitar IKN.
Akmal berharap ke depan, provinsi, juga kabupaten/kota di sekitar IKN bersama-sama mengalokasikan anggaran untuk membangun daerah penyangga ini.
“Tujuannya agar daerah penyangga bisa bersama-sama dengan IKN menjadi instrumen untuk membangun pemerataan sebagaimana tujuan Indonesia Emas 2045,” pungkas Akmal.
Pengarahan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju kepada 193 penjabat kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) di antaranya disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Rakor ini ditutup oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi. (*/An/Adv Diskominfo Kaltim)
