Gratispol Versus Realitas Anggaran: Fadly Imawan Desak DPRD Kaltim Perjelas Batas Iuran Sekolah Swasta, Cegah Program Jadi Sekadar Jargon
upnews.id SAMARINDA – Pelaksanaan Program Sekolah Gratis atau Gratispol di Kalimantan Timur menuai sorotan dari Komisi IV DPRD Kaltim karena menimbulkan kebingungan interpretasi, khususnya di kalangan sekolah swasta. Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, mendesak pemerintah untuk segera memperjelas regulasi iuran, agar program ini tidak menjadi sekadar jargon politik yang mematikan inisiatif sekolah swasta.
Menurut Fadly, ada anggapan keliru di lapangan bahwa setelah Gratispol diterapkan, sekolah swasta dilarang total memungut iuran dari orang tua siswa. Padahal, subsidi pemerintah memiliki keterbatasan, dan sekolah diizinkan meminta kekurangan biaya operasional sesuai batas kewajaran.
“Dengan adanya Gratispol, ada anggapan sekolah sudah tidak boleh memungut iuran dari masyarakat. Padahal kan masih ada batasnya. Kalau pemerintah hanya mampu membantu Rp150 ribu, sementara kebutuhan sekolah Rp300 ribu, sisanya boleh diminta kepada orang tua siswa,” jelas Fadly usai rapat kerja Komisi IV.
Fadly menegaskan, sekolah swasta tidak dapat sepenuhnya ditumpukan pada subsidi pemerintah karena adanya keterbatasan anggaran daerah. Program Gratispol harus dipahami sebagai pembagian tanggung jawab antara pemerintah, sekolah, dan orang tua.
“Gratispol memang bagus, tapi pemerintah juga punya keterbatasan fiskal. Subsidi harus signifikan, tetapi sekolah swasta boleh memungut kekurangan sesuai regulasi. Ini bukan membebani, tapi upaya menjaga mutu pendidikan,” tegasnya.
Regulasi Iuran Akan Diperjelas di APBD Perubahan
DPRD Kaltim berencana membahas persoalan ini secara lebih detail pada penyusunan APBD Perubahan mendatang. Tujuan utama adalah merumuskan regulasi yang secara eksplisit menetapkan batas-batas iuran sekolah, sehingga tidak ada lagi salah persepsi yang merugikan baik sekolah maupun orang tua.
“Ini nanti akan dibahas lebih detail pada APBD Perubahan. Jadi jelas, mana porsi yang ditanggung pemerintah dan mana yang secara sah boleh diminta sekolah kepada orang tua. Yang terpenting, Gratispol jangan hanya jargon. Harus realistis, sesuai kemampuan keuangan daerah, tapi juga tidak boleh membebani orang tua secara berlebihan,” pungkasnya, menekankan pentingnya kejujuran anggaran. (Adv)
