upnews.id Sangatta- Dalam pandangannya Fraksi PDI Perjuangan berharap, dengan adanya program implementasi Smart Of City ini, dapat mendorong penghapusan blank spot di kecamatan dan pedesaan di Kutai Timur
Melalui diskusi yang dinamis mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2021, fraksi PDI Perjuangan, memberikan lima catatan;
Pertama, Dalam penyampaian Nota Penjelasan Bupari Kutai Timur mengenai RAPBD Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021 disampaikan bahwa’
Nilai hutang belanja sebesar Rp12,67 miliar dan hutang jangka pendek lainnya, sebesar Rp84, 65 miliar.
Hal ini fraksi PDI Perjuangan menanyakan apakah hutang tahun 2021 akan terselesaikan semua?.
Demikian hal ini juga telah kami sampaikan dalam ham pemandangan umum terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Kutim 2021 bulan april 2022
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan harapan dimana selurunb hutang disepakati pembahsaan APBD yang telah dan akan di SK kan oleh bupati Kutai Timur, dapat terlesesaikan dan tidak dbebani anggaran tahun selanjutnya.
Dalam mencermati peningkatan PAD yang terus terus diupayakan oleh Pemkab Kutim, dalam hal ini mencapai angka Rp158,31 miliar dengan realisasi Rp253,15 miliar, bearti ada kenaikan sebeaar Rp159 atau 160 persen.
Tentu jika kita melihat laporan realisasi PAD telah melebihi target dan target APBD tahun 2021 sebesar Rp283, 33 miliar.
Kami berpendapat peningkatan PAD di tahun berikutnya terus diupayakan oleh Pemkab baik PAD sektor pariwisata maupun sektor lainnya. (adv)
