Fraksi Gelora Amanat Perjuangan Soroti Alokasi Belanja dalam Rancangan APBD 2025
Upnews.id, Sangatta – Belanja operasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan operasionalnya. Pengeluaran tersebut mencakup biaya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan layanan publik, seperti gaji pegawai, biaya pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa, serta belanja rutin lainnya yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional.
Terkait hal tersebut, perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan dalam Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menyampaikan pandangan umum yang kritis dan tegas terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Mulyana mengungkapkan bahwa belanja operasi dalam APBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp 5,603 triliun, yang mencakup 50,3% dari total belanja.
“Alokasi ini mencakup gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta belanja rutin lainnya,” jelasnya.
Hal tersebut di sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi ini tidak didominasi oleh belanja pegawai.
“Jika belanja pegawai terlalu besar, maka akan mengurangi ruang untuk program-program pembangunan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dapat lebih fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Pihaknya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran.
“Kami ingin agar setiap kebijakan yang diambil dapat mendukung sistem pemerintahan yang baik dan transparan,” katanya.
Dengan harapan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi semua pihak.
“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan dengan baik,” harapnya.(Ir/Yl/Dr/Adv)
