upnews.id Sangatta- Dalam pandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna ke 24 yang di gelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim)
yang membahas tentang rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS-P) Kabupaten Kutim tahun anggaran 2022.Penyampaian pemandangan umum tersebut digelar pada rapat paripurna ke-24 DPRD Kutim di ruang sidang utama, Kamis (4/8/2022).
Masing-masing Fraksi menyampaikan pandangannya dihadapan Pemerintah Kabupaten Kutim. salh satunya, Fraksi Golkar lewat juru bicaranya Maswar menyatakan Pemkab Kutim harus mengalokasikan belanja daerah secara adil sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi ketimpangan antar wilayah.Diketahui wilayah Kutim ini sangat luas, bahkan kalau dibandingkan dengan luas diwilayah luar Kutim tentu sangat berbanding jauh. baik dari segi jarak antar Kabupate, hingga Provinsinya. Golkar juga mengingatkan Pemkab Kutim agar memperhatikan “mandatory spending” seperti bidang kesehatan, pendidikan. Fraksi Golkar mengapresiasi Pemkab Kutim untuk menyelesaikan utang tanah dibayar secara bertahap dalam APBD Perubahan 2022.
“Fraksi Golkar mendukung Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Belanja Daerah yang menjadikan Urusan Wajib Pelayanan Dasar/Mandatory Spending. Seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dasar dan kesejahteraan sosial.Dibidang pendidikan dasar dan menengah kami minta kepada pemerintah daerah agar pembangunan ruang kelas baru dan perbaikan gedung sekolah rusak yang terbagi dalam beberapa Zonasi menjadi prioritas program dan anggaran pada APBD-P 2022,” ujarnya. (adv)
