Upnews.id, Sangatta, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan 1 tahun sidang 2024/2025. Rapat ini membahas tanggapan Bupati Kutai Timur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait nota penjelasan Bupati mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Utama Gedung DPRD Kutim, Jumat (13/9/2024). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kutim sementara, Sayyid Anjas, didampingi oleh 23 anggota DPRD lainnya. Sedangkan, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Sudirman Latif. Turut hadir sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Sudirman menyampaikan apresiasi pemerintah terhadap berbagai pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kutai Timur terkait perubahan APBD tahun 2024. Pemerintah menyoroti peningkatan pendapatan daerah yang awalnya direncanakan sebesar Rp9,148 triliun menjadi Rp13,066 triliun, yang tercapai berkat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD.
Selain itu, pemerintah juga mengakui rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan kedua 2024, yang baru mencapai 20,25%, dan berkomitmen melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar proyeksi penyerapan dapat maksimal hingga akhir tahun.
Sudirman juga menegaskan bahwa tidak ada penambahan alokasi pada program tahun jamak (multiyears contract) dalam perubahan APBD ini. Pemerintah berjanji akan menyelesaikan kewajiban utang tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas dalam proses pembayaran.
Diharapkan agar proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2024 dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dan menjadi peraturan daerah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
Adapun tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD disampaikan secara rinci, di antaranya:
1. Fraksi Keadilan Sejahtera, dalam hal ini Pemerintah mengapresiasi fokus pada prioritas pembangunan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Fraksi Golongan Karya, Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
3. Fraksi Nasdem, Pemerintah menegaskan komitmen pelaksanaan program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat.
4. Fraksi Demokrat, Pemerintah mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, serta perhatian terhadap dampak lingkungan dari pertambangan.
5. Fraksi Persatuan Pembangunan, Pemerintah akan menindaklanjuti pencapaian indikator tambahan guna meningkatkan efektivitas kinerja.
6. Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, Pemerintah menekankan pentingnya pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
7. Fraksi Persatuan Indonesia Raya, Pemerintah berkomitmen mempercepat penyerapan anggaran untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah.(Put/Nt/Dr-Adv)
