DPRD Kaltim Tuntut Perubahan Paradigma: Fadly Imawan Tegaskan Sekolah Swasta Bukan ‘Buangan’, Melainkan Solusi Kapasitas Pendidikan Strategis
upnews.id SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Imawan, menyerukan agar publik dan pemerintah provinsi segera meninggalkan pandangan lama yang menganggap sekolah swasta sebagai pilihan kedua atau ‘sekolah buangan’. Ia menegaskan bahwa SMA/SMK swasta adalah mitra strategis yang berperan vital dalam menanggulangi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Penegasan ini disampaikan Fadly usai mengikuti rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim yang membahas Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Senin (25/8/2025).
“Selama ini ada asumsi keliru bahwa siswa yang masuk ke sekolah swasta adalah mereka yang gagal di sekolah negeri. Jadi seolah-olah mereka sekolah buangan. Asumsi itu harus dihentikan,” ujar Fadly Imawan.
Fadly menjelaskan, secara realistis, sekolah negeri tidak akan pernah mampu menampung seluruh lonjakan jumlah siswa baru yang terjadi setiap tahun. Dengan demikian, sekolah swasta bukan sekadar alternatif, melainkan bagian integral dan penting dari sistem pendidikan di Kaltim.
Ia menilai, Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki kewajiban regulasi untuk menjamin keberlangsungan sekolah swasta.
“Sekolah swasta ini mitra, bukan entitas yang dilepaskan begitu saja. Pemerintah harus hadir memberikan dukungan setara, baik melalui fasilitas, BOSDA, maupun pengakuan kelembagaan. Regulasi dunia pendidikan adalah milik pemerintah,” tegasnya.
Dukungan Wajib untuk Eksistensi Sekolah Swasta
Anggota Komisi IV ini menambahkan, penghargaan terhadap sekolah swasta tidak hanya diukur dari besaran dana, tetapi juga dari pengakuan resmi bahwa mereka adalah elemen kunci dalam mencetak generasi masa depan Kaltim yang berkualitas.
“Kalau pemerintah tidak membantu, eksistensi sekolah swasta bisa melemah. Padahal, mereka adalah penopang utama pendidikan kita dalam konteks kapasitas dan variasi layanan,” katanya.
DPRD Kaltim berharap pernyataan ini dapat menjadi momentum untuk mengubah paradigma lama, memastikan bahwa seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, diperlakukan setara dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas di Benua Etam. (Adv)
