Upnews.id, Samarinda – Tingkat kepatuhan masyarakat Kalimantan Timur dalam membayar pajak kendaraan bermotor kembali menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKS, Subandi, blak-blakan menilai rendahnya kesadaran fiskal sebagai penghambat utama roda pembangunan daerah.
Menurut Subandi, pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi vital yang menopang beragam layanan publik mulai dari perbaikan jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga kualitas pendidikan. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, pembangunan akan sulit berjalan optimal.
Baca Juga : Subandi Desak Manajemen Bigmall Samarinda Pastikan Keamanan Total Pasca-Kebakaran
“Jangan kaget kalau jalan rusak tak kunjung diperbaiki atau fasilitas umum tidak memadai, kalau kewajiban dasar seperti membayar pajak saja sering diabaikan,” tegasnya.
Subandi menduga, rendahnya kepatuhan warga Kaltim disebabkan oleh minimnya informasi serta kuatnya sikap apatis. Padahal, ia menekankan bahwa pajak merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah mereka sendiri.
“Manfaat dari pajak itu kembali lagi ke masyarakat. Jadi harusnya ini dilihat sebagai bentuk partisipasi, bukan sekadar kewajiban,” ujarnya menambahkan.
Meski begitu, Subandi menekankan bahwa pendekatan hukum semata tidak akan cukup untuk mendongkrak kepatuhan. Ia mendesak pemerintah daerah agar lebih aktif melakukan edukasi publik dengan pendekatan yang kreatif dan membumi, menyentuh langsung pemahaman warga.
Baca Juga : Penerimaan Pajak Penginapan PPU Anjlok, Bapenda Soroti Penurunan Signifikan
“Kampanye soal pajak perlu dikemas lebih menarik dan mudah dipahami. Jangan hanya sosialisasi formal, tapi sentuh langsung kebutuhan dan pemahaman warga,” katanya.
Selain edukasi, transparansi juga menjadi faktor krusial. Subandi menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pajak. Ia yakin, jika warga Kaltim yakin bahwa pajak mereka digunakan dengan benar, kesadaran membayar akan tumbuh secara sukarela. (An/Dr-Adv)
