DPPKB Kutim Luncurkan Program AKSIS dan Sekolah Lansia untuk Perkuat Penanganan Stunting dan Pemberdayaan Warga

Upnews.id, Sangatta — Dalam upaya memperkuat penanganan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan memperkenalkan dua program unggulan baru pada tahun 2026 mendatang. Dua inovasi tersebut adalah AKSIS (Akademik, Kolaborasi, Penanganan Kemiskinan dan Stunting) serta Sekolah Lansia, yang dirancang langsung oleh tim internal DPPKB Kutim.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa AKSIS merupakan program lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah (PD) dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, dengan pendampingan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui sistem pelatihan berbasis kelas.
“Satu angkatan terdiri dari 30 peserta yang berasal dari OPD-OPD terkait. Melalui AKSIS, kita akan duduk bersama membedah data dan program masing-masing agar lebih terintegrasi menuju satu tujuan, yaitu percepatan penurunan stunting,” terangnya.
Sementara itu, Sekolah Lansia hadir sebagai bentuk tindak lanjut dari program nasional Sidaya (Lansia Berdaya). Program ini dijalankan selama satu tahun dan ditutup dengan prosesi wisuda bagi para peserta.
“Di dalam kegiatan Sekolah Lansia, ada pemeriksaan kesehatan, senam lansia, pelatihan keterampilan, serta edukasi orang dewasa agar para lansia tetap berdaya dan produktif,” jelasnya.
Pelaksanaan Sekolah Lansia akan menggandeng Dinas Pendidikan Kutim dan memanfaatkan satuan pendidikan nonformal seperti SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Untuk tahap awal, kegiatan difokuskan di Kecamatan Sangatta Utara, sebelum diperluas ke kecamatan lainnya.
Selain dua program tersebut, DPPKB Kutim juga berencana memperluas Sekolah Siaga Kependudukan ke seluruh 18 kecamatan. Mulai tahun 2026, DPPKB untuk pertama kalinya mendapatkan mandatori anggaran pendidikan, yang akan memperkuat implementasi kegiatan berbasis edukasi di daerah.
Junaidi menambahkan, pihaknya mengandalkan data BINA Bangga Kencana dari BKKBN dan data keluarga berisiko stunting dari aplikasi Siga Elsimil (Siga Mobile) sebagai dasar penyusunan intervensi.
“Dari data itu kita bisa tahu siapa yang membutuhkan rumah layak huni, toilet, air bersih, atau termasuk dalam kelompok rentan. Bahkan terlihat siapa yang masih menggunakan alat kontrasepsi tradisional, sehingga program KB kita bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ke depan, pola pelatihan juga akan berubah. Kegiatan para kader tak lagi dipusatkan di hotel, melainkan dilaksanakan langsung di tiap kecamatan agar lebih efektif dan menyentuh masyarakat.
“Kami ingin semua layanan dan pelatihan tepat sasaran. Pendekatannya harus langsung ke masyarakat, agar hasilnya nyata,” pungkasnya.(Put/Nt/Dr-Adv)






