Upnews.id, Tenggarong – Upaya memperbaiki tata kelola desa terus dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui penguatan sistem pengawasan terhadap seluruh bentuk kerja sama desa, baik dengan pihak swasta maupun antarwilayah.
Kebijakan ini diambil agar setiap kerja sama memiliki legalitas yang jelas serta tercatat dalam administrasi desa secara formal.
Kepala Bidang Kerja Sama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, mengungkapkan bahwa masih banyak desa menyelenggarakan kegiatan lintas pihak tanpa dokumen pendukung. Kondisi seperti ini membuat program tersebut tidak dapat diakui dalam laporan pemerintahan.
“Masih banyak kegiatan yang sifatnya kolaboratif, tapi tidak ada catatan tertulisnya. Akibatnya, ketika dilakukan pemeriksaan, program itu tidak bisa dimasukkan dalam laporan resmi,” ujarnya, Selasa (4/10/2025).
Ia menjelaskan, keberadaan MoU, PKS, maupun berita acara merupakan bukti hukum yang menjaga transparansi serta menghindarkan desa dari persoalan di kemudian hari.
“Setiap kerja sama harus memiliki dasar hukum yang jelas. Ini bagian dari membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dedy menambahkan bahwa DPMD tengah mengarahkan desa mengadopsi sistem arsip digital untuk mempercepat evaluasi. Sejumlah desa seperti Lung Anai, Jembayan Tengah, Loh Sumber, Loa Duri Ilir, Loa Kulu Kota, dan Muara Muntai Ilir telah lebih dulu menandatangani MoU dan kini menyusun PKS sebagai penguatan aturan kerja sama.
“PKS ini nantinya menjadi dasar hukum yang mengatur pembagian peran, hak, dan kewajiban. Dengan begitu, semua pihak terlindungi secara administratif,” jelas Dedy.
Ia menuturkan bahwa ketaatan administrasi mencerminkan integritas pemerintah desa dalam melayani masyarakat.
“Kami ingin seluruh kerjasama desa berjalan jujur, terbuka, dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya.
