Di Tengah Efisiensi Anggaran, Dinas Perikanan PPU Tetap Fokus Dukung Nelayan
Upnews.id, Penajam — Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan program-program strategis tetap berjalan optimal di tengah efisiensi anggaran. Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Azward, menegaskan efisiensi anggaran tidak akan menghambat komitmen Pemerintah Daerah dalam memberdayakan nelayan.
Dinas Perikanan PPU telah melakukan penyesuaian internal agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada program-program inti. Beberapa langkah yang diambil termasuk mengalihkan kegiatan administratif serta optimalisasi anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada pelaku utama sektor perikanan, yakni nelayan dan pembudidaya ikan.
Rozihan menegaskan 2025, target peningkatan produksi perikanan tangkap dan budi daya tetap menjadi prioritas utama. Dinas menargetkan peningkatan produktivitas sebesar 5 hingga 10 persen, baik untuk hasil tangkapan laut maupun hasil budidaya air tawar dan laut.
Sebagai bentuk konkret dukungan, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk membantu kelompok pembudi daya ikan. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan sarana produksi, seperti benih ikan unggul, pakan, serta alat-alat pendukung budidaya lainnya.
Dinas Perikanan juga terus mengintensifkan program edukasi dan pendampingan kepada nelayan terkait praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan guna memastikan keberlanjutan sumber daya laut di perairan PPU, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin mata pencaharian nelayan dalam jangka panjang.
“Nelayan kita harus bisa beradaptasi dengan pendekatan penangkapan berkelanjutan. Kami sudah mulai menyosialisasikan larangan penggunaan alat tangkap destruktif, serta mendorong penggunaan alat ramah lingkungan,” tambah Rozihan.
Dalam kondisi ekonomi yang dinamis, Rozihan menyebutkan bahwa sektor perikanan memiliki peran strategis sebagai penopang ketahanan ekonomi daerah, terutama di wilayah pesisir. Oleh karena itu, meski terjadi efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap menjadikan sektor ini sebagai prioritas pembangunan. (adv/dr/yu)
