Bersejarah! Untuk Pertama Kalinya, Kutim Jadi Wilayah Sampel Survei Pola Konsumsi Rumah Tangga 2027
upnews.id SANGATTA — Sebuah langkah bersejarah dalam penguatan data ekonomi daerah mulai diwujudkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur. Untuk pertama kalinya, Kutim terpilih sebagai wilayah sampel pelaksanaan Survei Pola Konsumsi Rumah Tangga (SPKRT) 2027 yang akan dilaksanakan di 14 kecamatan. Hasil survei ini diharapkan menjadi pijakan penting guna menghasilkan data ekonomi daerah yang lebih akurat dan representatif.
Ketua Tim Statistik Distribusi sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan SPKRT BPS Kutim, Dewi Puspitaningsih, menjelaskan bahwa SPKRT merupakan kegiatan berkala yang sebelumnya dikenal dengan nama Survei Biaya Hidup (SBH).
“SPKRT ini tidak dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini sebenarnya nama baru dari SBH, jadi pelaksanaannya per lima tahun sekali,” ujar Dewi saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Dewi menambahkan bahwa SBH pertama kali dilaksanakan pada 1977/1978 dan terakhir pada 2022, namun Kutim belum pernah menjadi wilayah sampel pada periode-periode sebelumnya.
SPKRT 2027 memiliki peran yang sangat strategis, karena berfungsi sebagai fondasi untuk memetakan pola pengeluaran masyarakat. Data yang dihimpun nantinya akan digunakan dalam penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) serta penghitungan inflasi daerah.
“Kegiatan SPKRT ini sebagai awal bagi kita untuk mendapatkan paket komoditas dan diagram timbang untuk menghitung inflasi,” jelasnya.
Dewi menyebutkan tiga tujuan utama dari pelaksanaan SPKRT 2027:
1. Memperoleh paket komoditas dan diagram timbang tingkat kabupaten/kota
2. Memperoleh data dasar nilai konsumsi (NK0)
3. Mengubah tahun dasar IHK dari 2022=100 menjadi 2027=100
Pendataan SPKRT 2027 akan mencakup 14 kecamatan di Kutim, dengan pengecualian Kecamatan Busang, Muara Bengkal, Long Mesangat, dan Sandaran. Tahapan kegiatan lapangan akan dimulai pada Desember 2026 melalui proses identifikasi rumah tangga untuk menentukan kelayakan sampel, kemudian dipilih 10 rumah tangga yang akan diamati mulai triwulan I tahun 2027.
Mulai tanggal 1 Januari 2027, petugas akan menyerahkan dokumen pencatatan konsumsi nonmakanan atau konsumsi bulanan setiap tanggal 1, sedangkan pencatatan konsumsi makanan dilakukan pada bulan ketiga setiap triwulan.
Keberhasilan survei ini sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat yang terpilih sebagai responden. Oleh karena itu, BPS Kutim mendorong dukungan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan kegiatan ini secara bertahap, mulai dari tingkat kecamatan hingga rukun tetangga (RT). Masyarakat juga diimbau tidak ragu menerima kedatangan petugas, karena seluruh petugas lapangan telah dibekali surat tugas resmi yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa setempat.
Data hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pola konsumsi serta pengeluaran masyarakat. Informasi tersebut sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membaca perkembangan harga kebutuhan rumah tangga, memantau daya beli masyarakat, serta mempertajam perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Dengan tersedianya data yang lebih representatif, arah pembangunan Kutim semakin selaras dengan visi Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi untuk mewujudkan Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing. (Ir/adv)




