Kutai TimurRagam

PJPK, Dokumen Strategis untuk Integrasi Seluruh Program Pembangunan Kutim

upnews.id SANGATTA — Pemerataan pembangunan tidak dapat hanya diukur dari keberhasilan pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi semata. Kondisi sosial, kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, persebaran penduduk, hingga kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga harus menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan daerah.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memperkuat penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Dokumen strategis ini dirancang sebagai pedoman utama untuk mengintegrasikan seluruh isu serta potensi kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah T, menegaskan peran penting PJPK agar seluruh pembangunan kependudukan dapat berjalan terarah dan selaras dengan dokumen perencanaan resmi daerah.

“PJPK merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman untuk mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegas Yuriansyah saat membuka Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan PJPK Kabupaten Kutim secara daring melalui Zoom.

Yuriansyah menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk saja. Cakupannya juga meliputi peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran serta mobilitas penduduk, hingga pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah.

Penyusunan PJPK ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi. Seluruh program prioritas daerah membutuhkan perencanaan berbasis data agar benar-benar sesuai dengan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat.

Salah satu contoh penting adalah program Bantuan Keuangan Khusus Desa (Bankeudes) sebesar Rp250 juta per RT. Program ini membutuhkan pemetaan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan agar pembangunan yang diusulkan benar-benar menyelesaikan persoalan warga. Data kependudukan berfungsi untuk mengidentifikasi karakteristik penduduk, kebutuhan infrastruktur dasar, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.

Hal yang sama berlaku pada program peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Informasi mengenai struktur usia penduduk, kondisi keluarga, serta kebutuhan pelayanan kesehatan ibu dan anak membantu pemerintah menentukan prioritas intervensi, termasuk percepatan penurunan stunting serta penguatan pembangunan keluarga.

Mengingat wilayah Kutim sangat luas dengan persebaran penduduk yang beragam, diperlukan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan kondisi setiap kecamatan dan desa. Pemetaan kependudukan yang komprehensif diharapkan membantu pemerintah menentukan kebutuhan pelayanan dasar secara lebih proporsional, sehingga pemerataan pembangunan tidak hanya berfokus pada wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi.

Yuriansyah menekankan bahwa penyusunan PJPK bukan hanya tanggung jawab DPPKB saja. Diperlukan dukungan, koordinasi, serta kontribusi dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna menyediakan data yang akurat, sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi kependudukan di Kutim.

“Penyusunan PJPK sangat penting agar program pembangunan kependudukan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, terpadu, dan berkelanjutan, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar dokumen ini disusun berdasarkan data akurat serta dilengkapi rencana aksi yang jelas dan dapat dilaksanakan. Dengan begitu, PJPK tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan pedoman nyata bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun serta menjalankan program pembangunan.

Dengan adanya integrasi melalui PJPK, Pemkab Kutim diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat untuk menyelaraskan seluruh program lintas sektor, guna meningkatkan kualitas penduduk, memperkuat ketahanan keluarga, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa. (Ir/adv)

Baca Juga

Back to top button